TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon gubernur Jakarta Anies Baswedan bertekad menerapkan sistem pemerintahan yang terbuka (Open government) bila terpilih dalam Pilkada DKI 2017.

Warga jakarta, menurut Anies, memiliki tingkat melek digital yang tinggi.

‎"Jadi Jakarta ini salah satu kota yang warganya paling melek digital, paling terlibat dalam digital. Sudah banyak yang natif," kata Anies di Kompelk DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4/2017).

Baca: Kata Anies Open Data Bukan Berarti Open Government

Baca: Seperti Inilah Konsep Open Government Usulan Anies Baswedan untuk DKI

Dengan tingkat melek digital yang tinggi, maka menurut Anies, sangat memungkinkan menerapkan tata kelola pemerintahan yang berkolaborasi dengan warga.

Melalui aplikasi di handphone atau komputer‎, warga dapat mengetahui dan mengusulkan rencana pembangunan dalam lima tahun.

‎"Jadi teknologi yang sekarang ada memungkinkan perencanaan-perencanaan kota. Kota-kota maju dunia sudah menggunakan itu, kita ingin Jakarta juga, sekarang sudah, jadi tidak usah dimulai. Karena sudah dimulai kita ingin terus galakkan," paparnya.

Menurut Anies ada tiga komponen yang harus dipenuhi sehingga pemerintahan dapat disebut terapkan Open Government.

Yakni, transparansi, partisipasi, dan kemudian kolaborasi.

Pemerintahan tidak dapat disebut menerapkan open government bila hanya menerapkan salah satu kompenen tersebut.

"Jadi terbuka karena ada kerja bersama. Keterbukaan itu bukan semata-mata informasinya terbuka, tapi terbuka di dalam perencanaan, terbuka di dalam pelaksanaan, dan terbuka di dalam evaluasi,‎" pungkas Anies.