TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tokoh Muda Nahdlatul Ulama (NU) DKI Jakarta, Husny Mobarok Amir mengaku hawatir APBD DKI Jakarta yang mencapai Rp70,19 triliun akan salah kelola dan dimanfaatkan untuk bisnis dan kepentingan Sandiaga Uno, yang belakangan ini ramai diberitakan sebagai sosok yang mahir dalam penguasaan aset.

Kekhawatiran itu, menurut Husny, sangat wajar karena sosok Sandiaga yang merupakan pelaku bisnis belakangan ini dilaporkan kasus penggelapan asset oleh orang yang selama ini menjadi mentor, bahkan sudah seperti ayah angkatnya, yakni Edward S Soeryadjaya.

“Tentu wajar dan lumrah ketika kami khawatir dengan karakternya jika nanti memimpin Jakarta. Kami cermati belakangan ini, ayah angkatnya saja bisa diperlakukan seperti itu dalam masalah penguasaan aset. Apalagi nanti ketika melihat aset triliunan yang dimiliki DKI Jakarta,” kata Husny, Kamis (6/4/2017).

Menurut Husny, sebuah persoalan serius yang harus dicermati dari karakter sosok Sandiaga Uno yang belum lama ini dilaporkan oleh Ketua Dewan Direksi Ortus Holdings Edward Seky Soeryadjaya, atas dugaan melakukan penggelapan aset terkait proses penjualan tanah di Jalan Raya Curug, Tangerang Selatan, Banten, tahun 2012 silam.

Kalau menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah harus mengedepankan pengabdian pada masyarakat dengan dedikasi penuh tanpa memikirkan keuntungan.

"NU sebagai organisasi keagamaan punya tanggungjawab menyampaikan hal ini, tentang amanah, bahwa kaum mustadh'afin harus disejahterakan," ujarnya.

Mengacu hal iru, lanjut dia, karakter berbisnis dengan gaya dan cara yang dilakukan Sandiaga sehingga muncul banyak aduan kepada penegak hukum karena diduga adanya rekayasa dalam penguasaan aset bertolak belakang dengan tujuan membangun Jakarta yang bebas korupsi.

Karenanya, Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta ini mengimbau semua masyarakat DKI Jakarta secara sadar melihat bagaimana treck record calon pemimpinnya dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua pada 19 April nanti.

Jangan sampai, DKI Jakarta yang triliunan asetnya seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan justru akan dijadikan basis bisnis dengan perilaku negatif seperti penggelapan, penipuan, termasuk pemalsuan dokumen-dokumen.

“Jangan sampai masyarakat salah pilih kemudian taruhannya adalah aset-aset pemda kemudian dikelola dengan serampangan demi keuntungan kelompok atau golongan tertentu saja. Bukan untuk rakyat Jakarta," jelasnya.

Husny menyebutkan, salah satu kasus dugaan rekayasa penguasaan aset oleh Sandiaga Uno adalah terkait sertifikat tanah di Belakang PT Japirex serta kasus penggelapan kwitansi yang diduga dilakukan Sandiaga Uno.

Bahkan, kata Husny, di media ada yang mulai menyebut bahwa jika kasus itu terbongkar bisa jadi "Pintu Masuk" membongkar kongkalikong yang mungkin terjadi di mana-mana.

Belum lagi terkait kasus dugaan rekayasa penguasaan aset proyek Depot Pertamina Balaraja. Dalam kasus itu ada dugaan yang bersangkutan menggandakan sertifikat tanah yang dilaporkan hilang, lalu berkembang menjadi dikesankan sertifikat itu dicuri oleh Edward Soerjadjaya yang padahal senyatanya tanah itu memang milik Edward.