Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Imbauan Kapolri Jenderal Tito Karnavian soal tidak menjadikan hasil survei sebagai pegangan atau patokan penentuan pemenang dinilai tepat.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens menilai hasil survei bukan kebenaran mutlak.

Tapi sebuah tawaran untuk mencari kebenaran bagi publik dalam menentukan sikap terkait isu publik yang krusial.

"Tetapi hal itu dengan asumsi bahwa dasar dan metodologi pelaksanaan survei dilakukan dengan benar, valid, dan reliable," kata Boni Hargens kepada Tribunnews.com, Selasa (18/4/2017).

Dalam konteks politik, kata Boni Hargens, tidak sedikit lembaga survei merangkap sebagai konsultan para kandidat sehingga hasilnya bisa menjadi bias.

Menurutnya, survei macam ini tidak bisa diterima sebagai pegangan dalam menentukan sikap politik.

"Ini yang dimaksud oleh Kapolri saya duga," ujar Boni Hargens.

Dikatakan dia, hal itu sudah bisa dilihat dalam Pilpres 2014, ada banyak lembaga survei memenangkan kandidat yang akhirnya kalah dalam penghitungan real Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Peringatan kapolri itu hal yang serius menurutnya, karena persis dalam hal macam itu benih konflik bisa terjadi.

Apalagi kita lihat sendiri, imbuhnya, sudah ada kelompok yang memastikan dirinya menang dan terkesan ada pemaksaan bahwa pencoblosan esok harus betul dimenangkan mereka.

"Ini kan bahaya," kata Boni Hargens.

Validitas dan reliabilitas dari hasil survei kata dia belum bisa dijamin seutuhnya.

Karena publik tidak diberi informasi tentang bagaimana research design, pengujian hipotesis, pengumpulan sampel, analisa statistik, dan sebagainya.

Baca: Surya Paloh: Kami Tidak Bermaksud Memaksakan Pasangan yang Kami Dukung

Baca: Partai Pengusung Ahok-Djarot Sesalkan Ketidakhadiran Cak Imin

Baca: Anies Mengaku Lebih Banyak di Rumah Jelang Hari Pemungutan Suara Pilkada DKI

Tapi para pendukung kandidat dalam Pilkada sudah menafsir lurus sebagai konfirmasi kemenangan mereka dalam pemilihan yang baru berlangsung esok, Rabu (19/4/2017).

Provokasi yang tidak sehat tersebut menurutnya, bisa membakar emosi dari mereka yang menelan hasil survei mentah-mentah.

"Ujungnya kan Polri dan TNI yang repot menangani keamanan. Maka peringatan kapolri itu harus disosialisasikan dan diindahkan oleh seluruh warga Jakarta," tegasnya.

Kapolri Tito mengimbau kepada warga untuk tidak menjadikan hasil survei sebagai pegangan atau patokan.

"Survei jangan sampai jadi pegangan. Survei yang sebelum pilkada tidak bisa jadi pegangan yang akurat," kata Tito di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Kapolri Tito menyarankan warga mengandalkan mekanisme perhitungan yang sah yaitu di KPU.

"Yang benar adalah hasil perhitungan KPU nanti. Perlu kita jaga, semua pihak termasuk Polri, TNI agar tidak terjadi penyimpangan," jelasnya.