TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade meminta komisioner KPUD DKI Jakarta berlaku netral dan independen dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.

Informasi yang diperoleh Andre menyebutkan ada komisioner KPUD yang sering berkomunikasi secara intens dengan Charles Honoris Bendahara Timses Ahok dan Djarot

"Kami minta KPUD netral dan menjaga independensinya demi Pilkada DKI yang demokratis dan sehat," katanya, Rabu (19/4/2017).

Selain mengingatkan KPUD, Andre juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) turun tangan.

Bawaslu turun untuk memastikan setiap kegiatan yang digelar KPUD berjalan sesuai tahapan.

Berikut mengawasi kegiatan demi kegiatan yang dilakukan dua pasangan calon beserta tim pemenangannya.

Terlebih jelang pencoblosan Pilkada DKI marak aksi pembagian sembako oleh tim paslon. Kegiatan yang semestinya bisa dilakukan penindakan dan meneruskannya ke pihak kepolisian.

Warga Jakarta yang peduli terhadap proses demokrasi lima tahunan di Ibu Kota membuktikannya sendiri melalui berbagai sosial media. Yakni dengan mengirimkan berbagai kecurangan pada masa tenang dengan membagikan sembako.

"Sangat kentara, Bawaslu DKI harus lebih tegas menindak setiap pelaku pelanggaran karena mereka secara langsung merusak proses demokrasi di Ibu Kota," kata Andre.

Juru Bicara Tim pemenangan paslon Anies Baswedan - Sandiaga Uno itu menambahkan, DKPP perlu mengawasi setiap kegiatan penyelenggara pemilu berikut kecenderungannya dalam Pilkada DKI.

Jika penyelenggara pemilu tidak mampu menjaga netralitas dan independensinya berdampak serius bagi kepemimpinan di Jakarta dalam lima tahun mendatang.

Di sisi lain, Andre juga menyoroti komisaris BUMN yang ikut cawe-cawe dalam Pilkada DKI.

Ia meminta Menteri BUMN Rini Soemarno menegur oknum komisari  BUMN yang ditenggarai menjadi Timses Ahok dan Djarot tersebut, sebab telah melakukan tindakan yang melanggar aturan.

"Komisaris yang aktif cawe-cawe di Pilkada harus ditegur, Menteri BUMN pasti tahu bahwa komisaris BUMN tidak berpolitik. Kalau memang mau aktif berhenti saja jadi komisaris BUMN," tegasnya.