TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat suara perihal tamasya Al Maidah.

Kalla menyebut, aksi yang bakal berlangsung pada pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua itu sepatutnya tidak dilakukan. Sebab, masyarakat Ibu Kota tengah menjalani pesta demokrasi.

"Jangan datangkan dari luar, masyarakat yang ada di sekitar TPS situ saja," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (18/4/).

Menurutnya, pengawasan dari masyarakat sekitar adalah hal yang harus dilakukan demi terciptanya pemilihan gubernur yang aman dan nyaman. "Kalau nanti dari luar, justru akan menjadi masalah," kata dia.

Mantan Menko Kesra ini mengimbau orang luar Jakarta tidak perlu ikut mengawasi TPS saat pencoblosan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Pasalnya, hal itu tidak akan mendukung pelaksanaan pilkada DKI Jakarta.

"Kalau orang luar awasi TPS, berarti mereka tidak percaya orang Jakarta," kata dia seraya menyatakan, masyarakat tentu akan melihat hasil Pilkada di masing-masing TPS.

"Setengah saja yang pergi di TPS untuk melihat perhitungan itu bisa 5 juta orang atau 3-4 juta orang. Luar biasa," katanya.

Terpisah, calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali mengingatkan warga DKI Jakarta agar tidak takut untuk datang ke TPS saat pemungutan suara Putaran Kedua Pilkada DKI Jakarta berlangsung.

"Semua datang saja ke TPS. Soal keamanan juga, jangan takut," ujar Ahok.

Ahok menjamin bahwa setiap TPS akan dijaga oleh aparat gabungan dari TNI-Polri dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban saat pemungutan suara berlangsung.

"Karena polisi, TNI menjamin keamanan semua," kata Ahok.

Bagi warga DKI yang memiliki surat C6, namun ternyata salah dalam penulisan NIK, Ahok mengatakan bukan berarti mereka tidak memiliki kesempatan untuk memberikan suaranya.

"Kalau C6-nya salah tulis pun, kan ada beberapa oknum yang sengaja salah tulis. NIK-nya salah tulis, namanya sama, enggak usah kuatir, C6 kan hanya kartu undangan, bukan untuk syarat milih gitu lho," kata Ahok.

Ahok menyarankan agar para pemilih DKI membawa KTP atau e-KTP yang dimiliki ketika pemungutan suara berlangsung. Jika tidak diizinkan oleh panitia untuk memberikan hak pilih, Ahok menegaskan hal tersebut bisa diperkarakan.