Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

5 Penyebab Kekalahan Ahok-Djarot Hasil Analisis Denny JA

Kendati dinyatakan kalah, pemenang sah adalah yang akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta berdasarkan hasil real count.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Editor: Choirul Arifin
zoom-in 5 Penyebab Kekalahan Ahok-Djarot Hasil Analisis Denny JA
KOMPAS IMAGES
Pasangan Ahok-Djarot 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat sekaligus petahana berdasarkan hasil quick count hasil pemungutan suara dinyatakan kalah.

Pemenangnya adalah pasangan nomor urut tiga, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno.

Hasil quick count Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny JA) menunjukkan pasangan Basuki dan Djarot hanya meraih 44,14 persen suara, sedangkan pasangan Anies dan Sandiaga meraih 55,86 persen suara.

Kendati dinyatakan kalah, pemenang sah adalah yang akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta berdasarkan hasil real count.

Kekalahan pasangan petahana telah diprediksi sejumlah lembaga survei dan konsultan politik, sebelumnya.

Saat pemungatan suara putaran pertama, pasangan Ahok, sapaan Basuki dan Djarot malah menang.

Lalu, apa sebenarnya penyebab petahana kalah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022?

Rekomendasi Untuk Anda

Peneliti dari lembaga survei sekaligus konsultan politik LSI Denny JA, Adjie Alfaraby dan Ardian Sopa pernah membeberkan sebelumnya.

Berikut lima penyebab kekalahan pasangan petahana (incumbent) ini berdasarkan hasil riset LSI Denny JA hasil rangkuman Tribun-Timur.com:

1. Kesamaan Profil Pemilih

Pendukung, termasuk partai politik pengusung pasangan nomor urut satu, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni yang kalah pada putaran pertama lebih banyak mengalihkan dukungan kepada pasangan Anies dan Sandiaga.

Hal ini didasari kesamaan profil pemilih.

2. Kebijakan Tak Pro Rakyat

Akibat kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang dinilai tak pro kepada rakyat.

Kebijakan tersebut, antara lain berupa penertiban kawasan pemukiman dan reklamasi di pantai Jakarta Utara.

Sumber: Tribun Timur
Halaman 1/2
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas