TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim kuasa hukum terdakwa penodaan agama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menilai putusan majelis hakim yang dibacakan hari ini karena terpengaruh tekanan publik.

I Wayan Sudirta, kuasa hukum Basuki mengatakan tekanan tersebut bisa dilihat dari banyaknya aksi unjuk rasa selama persiangan digelar.

"Putusan ini penuh tekanan. Sampai demo-demo ke pengadilan. Demo-demo ini luar biasa jumlahnya. Sepanjang tahun karena sampai sekarang itu masih," kata I Wayan usai persidangan di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (9/5/2017).

I Wayan juga menyayangkan pertimbangan majelis hakim yang tidak mempertimbangkan aspek politik pada kasus yang menjerat Ahok.

Padahal, kata I Wayan, seandainya Basuki tidak menjadi calon gubernur DKI Jakarta, maka Basuki tidak akan menjadi tersangka.

"Itu kan kata hakim (tidak terkait Pilkada). Kalau Pak Ahok tidak jadi calon, saya yakin tidak akan jadi tersangka. Kalau nggak ikut kontestasi nggak jadi terdakwa," kat dia.

Walau demikian, I Wayan menegaskan pihaknya tetap menghormati putusan majelis hakim tersebut karena itu adalah produk lembaga peradilan.

Sekadar informasi, Basuki jadi terdakwa kasus penodaan agama Islam terkait pernyataannya yang menyinggung Surat Almaidah 51.

Basuki sebelumnya, telah dituntut hukuman pidana penjara satu tahun dengan masa percobaan dua tahun.