Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pengamat: Isu Reklamasi Jadi Alat Politik Turunkan Pamor Joko Widodo

Penghentian reklamasi hanya akan membuat investor berpikir ulang untuk menempatkan dananya di Indonesia.

Pengamat: Isu Reklamasi Jadi Alat Politik Turunkan Pamor Joko Widodo
Warta Kota/Alex Suban
Inilah suasana Pulau Reklamasi G, di seberang Pluit, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). Proyek reklamasi di pulau ini distop oleh Dirjen Penegakkan Hukum Kementerian LHK Rasio Ridho Sani sampai terpenuhnya seluruh perintah yang diwajibkan kepada perusahaan termasuk melakukan perubahan dokumen dan ijin lingkungan. (Warta Kota/alex suban) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu penghentian reklamasi terus berlanjut pasca rampungnya pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017.

Isu ini dinilai akan menjadi komoditas politik menjelang pemilihan presiden (Pilpres) pada 2019 mendatang.

Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, menyatakan isu reklamasi saat ini sudah terbagi menjadi dua kutub. Pertama, kubu Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang didukung Amien Rais dan Prabowo Subianto. Kubu kedua adalah Menteri Koordinator Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan, yang pro kepada pemerintah pusat di bawah Presiden Joko Widodo.

"Isu ini digunakan untuk menurunkan pamor Presiden Joko Widodo jelang pilpres 2019 mendatang. Dua tahun itu merupakan waktu yang singkat sehingga isu reklamasi sudah digunakan sejak sekarang ini," kata Pangi di Jakarta belum lama ini.

Menurut Pangi, isu reklamasi cukup efektif dalam pertarungan Pilkada Jakarta lalu. Hal itu terbukti dengan merosotnya elektabilitas pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, sehingga kalah dari Anies-Sandi.

"Isu reklamasi cukup memiliki pengaruh sehingga terus berlanjut sampai sekarang ini," ucap Pangi.

Seperti diberitakan, rencana penghentian reklamasi kencang dihembuskan kubu Anies-Sandi. Belakangan Amien Rais bahkan menantang Luhut untuk beradu data tentang manfaat dari pembangunan reklamasi.

Jika tidak ada manfaatnya bagi warga Jakarta, terutama para nelayan di Teluk Jakarta, Amien mendesak pemerintah pusat untuk tidak melanjutkan proyek tersebut.

Namun, banyak kalangan menilai penghentian reklamasi nantinya akan memunculkan dampak negatif terutama terhadap iklim investasi properti di Jakarta.

Prediksi ini semakin diperkuat dengan pernyataan anggota tim sinkronisasi Anies-Sandi, Marco Kusumawidjaja, yang menyatakan tidak akan membayar ganti rugi kepada para pengembang. Alasannya, pembangunan reklamasi dinilai menyalahi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Hendra Gunawan
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas