Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menjelaskan alasan dirinya memboyong pejabat Pemprov DKI Jakarta ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, menjelang HUT ke-490 DKI Jakarta.

Ziarah ke TMP Kalibata adalah salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sebelum hari ulang tahun, Jakarta pada tanggal 22 Juni.

"Pertama ke makam yang meletakkan dasar Jakarta Pak Suwiryo (sebagai) wali kota pertama. Setelah Pak Suwiryo kami ke pahlawan revolusi, ada Pak Ahmad Yani, Pak Suprapto, terakhir ke Pak Sudiro, Dan ketemu sama keluarganya juga," kata Djarot kepada wartawan di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (16/6/2017).

Djarot berharap dengan kegiatan itu semua pejabat Pemprov DKI bisa paham dengan integritas dari para pemimpin Jakarta terdahulu.

Baca: Gunung Tinggi Bisa Dibelah Tapi Batu Bleneng di Tol Cipali Tak Bisa Dipindahkan atau Dihancurkan

"Kenapa kami kesini setiap hari ulang tahun Jakarta, supaya seluruh pejabat dan pegawai Pemprov DKI tahu sejarah asal-usul dari Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Saya harapkan mereka paham, integritas dari para pendiri atau pelatak dasar pemerintah Jakarta," katanya.

Menurutnya, dengan mengenal sejarah, Djarot yakin pegawai Pemprov DKI akan lebih bersemangat bekerja. Selain itu juga menjadikan sosok pahlawan, sebagai contoh.

"Sosok yang berintegritas, yang memang harus melayani, pemerintah DKI itu dibentuk tujuan pokoknya melayani warga dengan sebaik-baiknya tanpa korupsi. Anda bisa melihat merka semua cucunya sederhana itu profil pejabat kita di masa lalu," kata Djarot.

Mantan Wali Kota Blitar ini juga sempat bercerita dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Jaswandi soal kepemimpinan awal Jakarta.

Menurut Djarot, awalnya Gubernur Jakarta dipilih oleh pemerintah pusat. Sebab, dahulu gubernur setingkat dengan menteri.

"Tadi saya cerita sama Kapolda dan Pangdam bahwa dulu pada awalnya Wali Kota maupun Gubernur Jakarta yang memilih pemerintah pusat, pembantu presiden. Kemudian karena proses demokrasi sejak zaman Pak Suwirjo sampai Pak Ali Sadikin itu yang memilih pemerintah pusat. Karena dulu gubernur selevel dan setingkat menteri," kata Djarot.

"Inilah makna dari Daerah Khusus Ibukota. Sama seperti di ibu kota nggak ada kota otonomi. Tapi kota administratif karena Wali Kota diangkat gubernur, termasuk bupati," tambahnya.