Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat angkat bicara soal kajian Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih periode 2017-2022, Sandiaga Uno terkait kemungkinan rumah susun sewa sederhana (Rusunawa) dimiliki warga yang menempatinya.

Namun, Djarot mempersilakan jika warga yang sekarang menempati nanti mengalihkan ke anak cucu.

"Kami tidak bisa (memberikan) menjadi hak milik, kalau jadi hak milik akan memicu tumbuh seperti dulu lagi, jual beli rusun para investor yang sudah punya duit masuk untuk beli dengan harga murah, selanjutnya di jual lagi untuk investasi," kata Djarot kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Menurut Djarot, konsep Rusunawa ditempati khusus untuk warga yang tidak mampu. Atau disediakan pemerintah bagi warga pindahan dari pemukiman yang terdampak proyek relokasi sungai.

"Kalau dia sudah mampu tentunya dia akan bisa membeli rumah sendiri di sekitar Jakarta. Dulu kan rusunawa itu sifatnya sementara, nah kalau sudah mampu betul sudah mandiri bisa diberikan kepada orang lain," kata Djarot.

Djarot menekankan praktik jual beli rusun tak akan terulang lagi.

"Kalau rusunawa dialihkan rusunami seperti tadi kami nggak bisa, karena gampang disalahgunakan, makanya itu di dalam rusunawa kita tidak tersedia parkir untuk mobil. Karena kalau dia punya mobil nggak tinggal di rusunawa dong, berarti sudah kaya dong," kata Djarot.

Mantan Wali Kota Blitar ini tidak mau memberikan penilaian terkait rencana tersebut. Sebab menurutnya sebuah janji kampanye pastinya sudah dipikirkan secara matang sebelum diberitahu ke publik.

"Saya tidak bisa memandang itu realistis atau tidak realistis, tidak boleh. Kalau dipandang realistis ya itu tentunya sudah dipikir-pikir matang-matang dan itu harus dikerjakan dilaksanakan sebagai janji, janji waktu kampanye," kata Djarot.

Diberitakan sebelumnya, Sandi mengatakan sekarang ini sedang dirancang formulanya mengenai kemungkinan Rusunawa menjadi rusunami. Menurutnya harus dihitung secara rinci program tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan warga.

"Harus ada diberikan opsi mereka untuk memiliki. Tetapi itu harus dihitung dengan baik-baik. Karena konsep rusunawa beda dengan DP 0 rupiah. Itu nanti yang harus teman-teman di pokja perumahan merumuskan usulan ke tim sinkronisasi dan akan dipadupadankan dengan pembahasan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah)," katanya.

Menurut Sandi program kepemilikan Rusunami berbedab dengan Rumah DP 0 rupiah. Karena menurutnya program rumahDP 0 rupiah hanya cocok untuk warga dengan penghasilan Rp 7-10 juta.

"Kalau di bawah itu engga cocok untuk pola rumah dengan DP 0 rupiah, justru ada skema lain yang nanti di pokja perumahan yang kemaren masuk di 23 rencana kerja kita," pungkasnya.