TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana menyebut, masyarakat yang direlokasi ke rumah susun (rusun) kini memiliki persoalan baru karena menunggak uang sewa.

Pria yang akrab disapa Haji Lulung tersebut pun kembali menyinggung langkah Pemprov DKI Jakarta yang melakukan penggusuran.

"Kenapa lu gusur? Ini jelas kan sekarang rakyat dibebani persoalan baru, dulu enggak. Saya kan ngomong dulu, terlambat sih pada mikirnya," ujar Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2017).

Lulung mengatakan, saat tinggal di rumah sendiri, warga hanya membayar listrik serta Pajak Bumi dan Bangunan.

Baca: Lindungi Hak Pejalan Kaki, Kini Ada Portal Berbentuk Huruf S di Jalan Kebon Sirih

Namun, setelah tinggal di rusun, mereka juga harus membayar uang sewa dan lainnya.

Menurut Lulung, solusi yang sebaiknya dilakukan Pemprov DKI yakni menurunkan harga sewa rusun.

Dengan begitu, para penghuni rusun akan mampu membayar uang sewa.

"Solusinya adalah ya coba diturunin saja biaya supaya dia terjangkau," kata dia.

Lulung juga mendukung langkah Pemprov DKI yang memberikan berbagai pelatihan keterampilan bagi para penghuni rusun.

Sebab, menurut dia, pelatihan itu dapat meningkatkan penghasilan penghuni rusun agar mampu membayar sewa rusun.

"Saya sambut baik itu kalau memang ada pelatihan yang sifatnya kreativitas, home industry," ucap Lulung.

Pada Juni 2017, jumlah tunggakan sewa rusun di Jakarta mencapai Rp 32 miliar.

Jumlah tersebut naik Rp 6 miliar dari nilai tunggakan pada Januari 2017 sebanyak Rp 26 miliar.

Penulis: Nursita Sari

Berita ini sudah dimuat di Kompas.com dengan judul: Tunggakan Sewa Rusun Rp 32 Miliar, Lulung Bilang "Kenapa Lu Gusur?"