Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
TribunNews | PON XX Papua
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Pekerja JICT Terima Pesangon Miliaran Rupiah Jika Perpanjangan Kontrak Dibatalkan

Sebab, jika kontrak perpanjangan tersebut batal, maka para pekerja JICT akan mendapatkan uang pesangon miliaran rupiah

Pekerja JICT Terima Pesangon Miliaran Rupiah Jika Perpanjangan Kontrak Dibatalkan
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Suasana saat peluncuran fasilitas 'Pintu Otomatis' terintegrasi bernama JICT-Koja Joint Autogate di Terminal Jakarta International Container Terminal (JICT), Jakarta Utara. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penolakan perpanjangan kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) dengan Pelindo II oleh Serikat Pekerja JICT dinilai sejumlah kalangan bermotif kepentingan ekonomi.

Sebab, jika kontrak perpanjangan tersebut batal, maka para pekerja JICT akan mendapatkan uang pesangon miliaran rupiah.

“Jika kontrak JICT-Pelindo II batal, otomatis pada saat tahun 2019 JICT tidak akan punya wilayah operasional di terminal Tanjung Priok dan tidak ada pekerjaan buat para pekerja itu. Mau kerja dimana mereka, wong dermaganya diambil alih Pelindo II,” ujar Kalalo Nugroho, mantan Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan kepada wartawan Jumat (4/8/2017).

Dalam situasi tanpa operasional itulah kata Kalalo, JICT akan dipaksa untuk rasionalisasi para pekerjanya.

Dalam perhitungan di Perjanjian Kerja Bersama (PKB), masing-masing pekerja akan mendapatkan pesangon dengan jumlah miliaran rupiah.

“Menurut UU 17 tentang Pelayaran, Pelindo II sebagai pemilik konsesi berhak untuk bermitra untuk kegiatan operasional. Itu dermaga yang sekarang dioperasikan oleh JICT juga aset Pelindo II, aset negara,” ujarnya.

Selanjutnya menurut Kalalo penolakan yang dilakukan oleh Serikat Pekerja ini tidaklah berdasar karena Undang- undang Pelayaran tidak melarang Pelindo II untuk bekerjasama dengan pihak ketiga.

Jelas diatur dalam aturan tersebut bahwa kerjasama dengan pihak ketiga tetap berlaku, akan tetapi wajib disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2008(pasal 345).

Hal itu sudah dilakukan oleh Pelindo II dan JICT baik pada perjanjian asli yang akan berakhir tahun 2019 maupun perpanjangannya.

“Di JICT, pekerja mungkin ingin perusahaannya tutup dan segera dapat pesangon besar. Jika JICT tutup itu yang akan merugikan negara, karena sahamnya dimiliki Pelindo II yang juga BUMN,” imbuhnya.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas