TRIBUNNEWS.COM, BEKASI -  Sejumlah warga Kota Bekasi yang bekerja di DKI Jakarta menolak rencana pemberlakuan sistem ganjil-genap kendaraan pribadi di ruas tol Jakarta-Cikampek.

Mereka bahkan menuding, kemacetan di ruas tol setempat justru dipicu karena banyaknya kendaraan berat golongan II dan III.

"Kendaraan pribadi jangan diberlakukan ganjil genap, tapi kendaraan besar yang jalannya lambat seperti golongan II dan III yang harus diberlakukan sistem itu," ujar Sururi (41) salah seorang warga Pondok Mitra Lestari (PML) RT 14/13, Jatiasih, Kota Bekasi pada Selasa (15/8/2017).

Pada bulan Agustus ini, pemerintah pusat akan memberlakukan sistem ganjil-genap kendaraan pribadi dan mengalihkan (rerouting) kendaraan berat golongan II dan III ke luar tol.

Sistem ini diberlakukan mulai dari Bekasi Barat, Kota Bekasi sampai Cawang, Jakarta Timur dan arah sebaliknya.

Baca: Sistem Ganjil-genap Diterapkan di Tol Cikampek Bulan Ini

Adapun peraturan ini mulai berlaku pada jam sibuk dari pukul 06.00 sampai 09.00 WIB.

"Saya keberatan dengan rencana itu karena penyebab kemacetan bukan pada kendaraan pribadi, tapi banyaknya truk dan adanya penyempitan jalan karena sejumlah pembangunan di ruas tol," kata Sururi yang bekerja di daerah Cawang ini.

Sururi mengungkapkan, arus lalu lintas belakangan ini cukup parah di ruas tol setempat terutama di daerah Bekasi Barat.

Dia harus menempuh perjalanan selama 1,5 jam lebih dari rumahnya sampai daerah Cawang.

Padahal, sebelumnya, waktu tempuhnya hanya memakan waktu selama 30 menit.

Senada diungkapkan Setiadi (36) warga Perumahan Pondok Timur Indah, Mustikajaya, Kota Bekasi.

Menurut dia, pemerintah seharusnya menyediakan fasilitas transportasi umum yang memadai sehingga mudah dijangkau warganya.

Meski nyatanya ada kereta rel listrik (KRL) dan Transjabodetabek di Kota Bekasi, namun tetap saja tidak optimal.

"Rumah saya di daerah selatan, sementara posisi Transjabodetabek dan KRL ada di sisi utara," kata Setiadi.

Tidak hanya itu, naik Transjabodetabek juga tidak bisa menjadi jaminan bakal lancar saat melaju di ruas tol Jakarta-Cikampek.

Soalnya, kemacetan di ruas tol semakin parah menyusul adanya pembangunan sejumlah infrastruktur.

"Naik KRL juga selalu padat, kalau tidak percaya lihat saja. Setiap jam sibuk penumpang saling berdesakan untuk naik kereta," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Jasa Marga, Desi Arryani mengaku, pihaknya masih menunggu Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) sebagai acuan pelaksanaan sistem tersebut.

Sampai saat ini, kata dia, wacana tersebut sudah dirapatkan beberapa kali oleh beberapa instansi terkait.

"Pada intinya, kami mendukung dan siap menjalankan sistem itu," kata Desi, saat dikonfirmasi pada Selasa (15/8/2017) siang.

Desi mengungkapkan, sistem ini melibatkan berbagai pihak salah satunya adalah kepolisian.

Petugas kepolisian akan dikerahkan supaya pelaksanaan aturan tersebut berjalan lancar.

"Untuk sistem ganjil-genap dan rerouting kendaraan golongan II sampai V akan kita lakukan dengan kepolisian," jelas Desi.

Sementara itu, Kepala Humas Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek, Handoyono menambahkan, pemerintah telah memberikan transportasi alternatif, yaitu Transjabodetabek di bahu jalan ruas tol.

Trayek transportasi ini dimulai dari Summarecon Bekasi-Bundaran HI Jakarta.

"Bus Transjabodetabek menggunakan koridor khusus (High Occupancy Vehicle/HOV) dengan pengawalan vooridjer dari Kementerian Perhubungan, sehingga bisa memangkas waktu perjalanan masyarakat," kata Handoyono.

Seperti diketahui, sebanyak 30 unit bus Transjabodetabek mulai beroperasi di Kota Bekasi sejak Kamis (27/7/2017) lalu.

Angkutan massal milik Perum PPD ini melayani trayek Summarecon Bekasi-Bundaran HI mulai pukul 06.00 pagi.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Perum PPD, Arga Narendra meyakini, transportasi antar wilayah ini mampu memangkas waktu perjalanan hingga 70 persen.

"Kita lengkapi dengan voorijder agar bisa memangkas waktu perjalanan. Saat uji coba pertama waktu tempuh berkurang 50 persen, target kami 70 persen," kata Arga.

Dia mengungkapkan, Transjabodetabek berbeda dengan Transjakarta dari Bekasi, meski sama-sama melaju dari Summarecon Bekasi.

Transjabodetabek, kata dia, setelah keluar tol menggunakan jalur arteri.

Sementara, Transjakarta masuk ke jalurnya sendiri.

"Transjabodetabek juga dikasih pengawalan, sementara Transjakarta tidak," ujarnya.

Setiadi menambahkan, sistem ganjil genap sangat menyulitkan pengendara.

Apalagi, kendaraan mobilnya berpelat genap, sehingga tidak akan bisa dioperasikan, saat jadwal ganjil.

“Nggak mungkin juga saya beli mobil satu lagi yang berpelat ganjil,” kata Setiadi.

Sementara itu, warga lainnya Panji (50) berpendapat lain. Ketua RT 06 di daerah PML, Jatiasih, Kota Bekasi ini justru setuju dengan rencana itu.

Dia menilai, kemacetan saat ini tidak tertangani dengan adanya rekayasa apapun karena ruas jalan semakin menyempit akibat proyek pembangunan di sana.

“Transportasi umum memang menjadi solusi dalam mengurangi kepadatan di ruas tol. Tapi, pelayanan juga harus diperhatikan,” kata Panji.

Selama ini, Panji selalu mengandalkan sepeda motor dan transportasi umum untuk menuju kantornya di daerah Jakarta Pusat.

Dia enggan mengendarai mobil karena situasi tol sangat padat menuju Jakarta.

“Pernah pakai mobil, macetnya parah sekali jadinya beralih ke sepeda motor atau transportasi umum,” ujarnya.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri