TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menghilangnya anggaran untuk penyediaan lahan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di APBD masih menjadi sorotan.

Tim Sinkronisasi Anies-Sandi memastikan tidak ada melakukan koordinasi baik dengan SKPD di Pemprov maupun DPRD DKI Jakarta untuk penghapusan nomenklatur lahan RPTRA.

Juru bicara Anies-Sandi, Naufal Firman Yursak membantah ucapan dari Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang menyebut kalau hilangnya nomenklatur lahan RPTRA akibat koordinasi tim sinkronisasi.

“Itu tidak benar. Tudingan yang tidak beralasan,” ujar Naufal dalam keterangan tertulis, Senin (28/8/2017).

Baca: Kantor First Travel Sidoarjo Masih Buka Tapi Hanya Layani Keluhan Jemaah

Naufal menyampaikan tidak ada pembicaraan antara Tim Sinkronisasi dengan SKPD maupun DPRD terkait penghapusan anggaran lahan untuk RPTRA. Sebaliknya, justru pihaknya ingin agar RPTRA makin dikembangkan.

“Jadi kami tidak tahu kenapa bisa hilang. Ini bukti bahwa Gubernur Djarot abai terhadap kerja bawahanya,” tambahnya.

Baca: Sapi Kliwon Dijaga Ketat Setelah Dibeli Presiden Jokowi

Bahkan, menurutnya, hal itu justru memperlihatkan kurangnya koordinasi antara Djarot dengan bawahannya dan lemahnya kontrol Djarot atas proses penganggaran.

Sebab sampai dengan saat ini semuanya masih wewenang dari SKPD, dimana Gubernur seharusnya bisa mengkontrol. Termasuk pembahasan nomenklaturnya. “Pada dasarnya itu tindakan bawahannya. Jadi Djarot perlu bertanya pada dirinya sendiri dan introspeksi, kenapa bisa terjadi?,” tanya Naufal.