TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Sinkronisasi Anies-Sandimembantah tuduhan yang menyebutkan pernah melakukan koordinasi, baik dengan SKPD di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun dengan DPRD DKI untuk penghapusan nomenklatur lahan RPTRA.

Juru Bicara Tim Sinkronisasi Anies-Sandi, Naufal Firman Yursak, membantah ucapan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, yang menyebutkan hilangnya nomenklatur lahan RPTRA adalah akibat koordinasi tim sinkronisasi.

“Itu tidak benar. Tudingan yang tidak beralasan,” ujar Naufal ketika dihubungi beberapa waktu lalu.

 Naufal menyampaikan, tidak ada pembicaraan antara Tim Sinkronisasi dan SKPD maupun DPRD terkait penghapusan anggaran lahan untuk RPTRA.

Sebaliknya, justru pihaknya ingin agar RPTRA makin dikembangkan. “Jadi kami tidak tahu kenapa bisa hilang. Ini bukti bahwa Gubernur Djarot abai terhadap kerja bawahannya,” tambah Naufal.

Bahkan, tambahnya, hal itu justru memperlihatkan kurangnya koordinasi antara Djarot dan bawahannya juga lemahnya kontrol atas proses penganggaran.

Nuafal beralasan, hingga saat ini semuanya masih merupakan wewenang SKPD dan Gubernur yang seharusnya bisa melakukan kontrol, termasuk pembahasan nomenklaturnya.

“Pada dasarnya itu tindakan bawahannya. Jadi Djarot perlu bertanya pada dirinya sendiri dan introspeksi, kenapa bisa terjadi?,” ujar Naufal.

Sebelumnya DPRD DKI Jakarta diberitakan menggebu-gebu untuk membuktikan bahwa sejumlah pejabat sudah tak loyal lagi kepada Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat.

Kalangan DPRD menilai demikian setelah sejumlah pejabat menggagalkan pembebasan lahan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dengan cara menghapus anggaran sebesar Rp 250 milliar dalam rapat badan anggaran untuk APBD Perubahan 2017, pekan lalu.

Beberapa pejabat yang dinilai membelot, antara lain Kepala Bappeda DKI Jakarta, Tuty Kusumawati dan empat wali kota, yakni Wali Kota Jakarta Selatan, Wali Kota Jakarta Utara, Wali Kota Jakarta Timur, dan Wali Kota Jakarta Pusat.

Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat, sempat mencurigai anak buahnya didekati tim sinkronisasi Anies-Sandi sehingga anggaranpembebasan RPTRA itu dihapus.

Sebab sebelumnya Tim Sinkronisasi Anies-Sandi sempat mengemukakan, akan ada peninjauan ulang terkait kebijakan pembangunan RPTRA.

Diduga pejabat-pejabat tersebut mulai melobi gubernur dan wakil gubernur terpilih dengan cara menunjukkan sikap mendukung kebijakannya.