Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menanggapi banyaknya warga yang menunggak sewa rumah susun di DKI, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan selama ini Pemprov DKI telah memberikan subsidi secara lengkap kepada para penghuni rusun.

"Begini, untuk penghuni rusun itu subsidinya full loh, baik subsidi operasional pengelolaan rusun maupun subsidi keluarganya," ujar Djarot, saat ditemui di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (4/9/1017).

Ia memastikan seluruh warga yang menghuni rusun mendapatkan tunjangan pendidikan dan BPJS kesehatan.

Mereka, kata Djarot, mendapatkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

"Penghuni rusun secara otomatis dia dapat KJP, anda bisa hitung, dia otomatis dapat KJS, artinya BPJS kita tanggung," jelas Djarot.

Tidak hanya itu, mantan Wali Kota Blitar itu pun kemudian menyebutkan fasilitas lainnya yang didapatkan para penghuni rusun.

Mereka juga digratiskan menggunakan transportasi bus Transjakarta serta mendapatkan subsidi untuk memenuhi kebutuhan pokok.

"Dia dapat subsidi transportasi, dia naik TJ kemana-mana gratis, dia dapatkan subsidi untuk kebutuhan pokok," kata Djarot.

Sehingga menurutnya, kewajiban para penghuni rusun harus dipenuhi lantaran mereka selama ini telah mendapatkan hak sebagai penghuni rusun.

"Kalau sampai kewajiban dasar dia tidak dipenuhi yakni iuran gotong royong, di dalam sewa rusun yang jumlahnya 200 hingga 400 ribu per bulan, itu kan keterlaluan," tegas Djarot.

Oleh karena itu ia meminta agar ada evaluasi terkait siapa saja yang menunggak uang sewa rusun.

Politisi PDI Perjuangan itu memaparkan, jika yang menunggak merupakan warga yang terkena relokasi lahan, maka tentunya akan ada pengecualian terhadap mereka.

"Maka perlu di evaluasi, kalau (yang menunggak) itu adalah warga yang kena relokasi, itu masih ada pengecualian," papar Djarot.

Namun jika warga yang menunggak sewa rusun adalah warga penghuni lama, maka Djarot mempersilahkan agar warga tersebut segera meninggalkan rusun, karena ia menilai masih banyak warga yang membutuhkan hunian tersebut.

"Tapi kalau warga lama, itu juga perlu evaluasi, tidak kerasan di situ, ya sudah (pergi saja), banyak yang antre (mau tinggak di rusun)," pungkas Djarot.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta, Agustino Darmawan menegaskan pihaknya akan mengeluarkan para penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang diketahui menunggak uang sewa secara berturut-turut selama tiga bulan.

Kendati demikian, mereka yang akan diusir tersebut hanya penungak yang masuk dalam kategori umum, bukan para penunggak yang terdampak gusuran atau relokasi.