Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Direksi JICT yang Terbukti Menghalangi atau Membalas Tindakan Mogok Bisa Dipidana

Surat Peringatan yang diberikan secara membabi buta itu merupakan bentuk ketidak mampuan manajemen swasta asing dalam memgelola para buruh

Direksi JICT yang Terbukti Menghalangi atau Membalas Tindakan Mogok Bisa Dipidana
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Sejumlah massa yang tergabung dalam Serikat pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (31/7/2017). Aksi tersebut menuntut tindak lanjut Kementerian BUMN atas audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan pelanggaran hukum dan kerugian negara dalam proses perpanjangan kontrak JICT jilid II (2019-2039). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik pemberian Surat Peringatan 1 dan 2 kepada ratusan pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) yang melakukan mogok pada 3-7 Agustus lalu, menimbulkan kecaman dari berbagai pihak.

Pasalnya Direksi JICT memberikan ratusan surat peringatan dengan mendahului hukum atau hanya berdasarkan asumsi mogok tidak sah tanpa mengacu kepada keputusan pengadilan yang bersifat tetap.

Alhasil para pekerja melaporkan Direksi JICT atas dugaan tindak pidana ketenagakerjaan ke Bareskrim Polri pada 5 September 2017.

Praktisi hukum Alvon Kurnia Palma mengingatkan, pengusaha bisa dipidana karena menghalangi atau membalas tindakan mogok pekerja yang sah sampai pengadilan memutuskan sebaliknya.

"Surat Peringatan yang diberikan secara membabi buta itu merupakan bentuk ketidak mampuan manajemen swasta asing dalam memgelola para buruh yang sebenarnya sangat kooperatif dan dapat diandalkan," ujar Alvon dalam keterangan pers, Senin (18/9/2017).

Baca: Pelabuhan Petikemas JICT Raih Penghargaan Program CSR Pendidikan Terbaik

Lebih jauh Mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ini menilai Surat Peringatan massal tersebut merupakan bentuk pembungkaman penyampaian pendapat yang dilakukan pekerja JICT.

Apalagi hal yang diingatkan berupa pelanggaran hukum terkait perpanjangan kontrak JICT kepada Hutchison yang merugikan negara minimal Rp 4,08 triliun.

"Ini adalah hak yang tidak dapat dikurangi oleh siapa saja termasuk manajemen perusahaan.
Sangat berlebihan bahkan over reacting dengan balasan ratusan SP 1 dan 2 kepada pekerja," tutur Alvon.

Sebelumnya Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Titik Handayani dalam pernyataannya menilai tindakan Serikat Pekerja JICT melaporkan Direksi ke Bareskrim Polri salah prosedur.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Eko Sutriyanto
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas