TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat "bete" karena terlalu lama menunggu undangan dari DPRD DKI untuk rapat paripurna pengesahan APBD Perubahan(APBD-P), Jumat (29/9/2017).

Djarot menunggu sejak pagi sampai malam hari dan undangan untuk menuju ke gedung DPRD tak juga muncul.

Dia pun kemudian pergi menuju Banyuwangi untuk perjalanan dinas, malam hari ini. Tanpa menunggu kabar terlebih dulu.

"Kita stand by nih, kita lagi nunggu sign dari sana dari DPRD. Cuma ini Pak Gubernurnya kan sudah jalan. Saya enggak ngerti tata tertibnya di sana bagaimana. Kalau gubernur tidak ada dia bisa paripurna enggak?" ujar Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, sore tadi.

Saefullah mengatakan, sebenarnya Pemprov DKI dengan Badan Anggaran DPRD DKI sudah sepakat dengan nilai APBD-P sebesar Rp 71,8 Triliun kemarin sore.

Sehingga, Saefullah tak paham alasan belum kunjung digelarnya rapat paripurna. Padahal seharusnya APBD-P paling lambat disahkan pada 30 September.

Saefullah berharap APBD-P bisa disahkan, Senin depan. "Kan seharusnya (disahkan) tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir," ujar Saefullah.

Setelah Djarot pergi, Saefullah bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Michael Rolandi sudah mendatangi ruangan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.

Setelah kunjungan itu, Saefullah mengaku masih tidak memahami alasan DPRD DKI belum tak menggelar rapat paripurna.

"Saya tidak dikasih alasannya, bagaimana? Seninlah ya. Kita berdoa hari Senin diparipurnakan," kata Saefullah.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, Prabowo Soenirman, mengatakan pembatalan paripurna dilakukan karena jumlah anggota dewan tak kuorum untuk rapat tersebut.

Prabowo berjanji rapat paripurna akan dilakukan pada senin pekan depan.