Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan reklamasi Teluk Jakarta dapat dilanjutkan.

Terlebih, Luhut juga telah mengeluarkan surat keputusan pencabutan sanksi administrasi bagi pengembang pulau C, D, dan G.

Dalam keterangannya, Luhut menjelaskan, seluruh pihak dilibatkan dalam kajian reklamasi tersebut.

Pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh PT PLN, PT Nusantara Regas, dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE).

"Khusus untuk (keputusan keberlanjutan reklamasi) Pulau G, seluruh syarat administratif telah dipenuhi pengembang pulau tersebut (PT Muara Wisesa Samudra)," kata Luhut, Minggu (8/10/2017) dikutip dari Kompas.com.

Luhut menjelaskan, PT Muara Wisesa Samudra telah menyelesaikan permintaan PLN untuk mencari solusi agar reklamasi tidak mengganggu aliran listrik PLTU Muara Karang.

Menurut Luhut, PT Muara Wisesa Samudra membangun terowongan bawah tanah dan kolam berisi air pendingin yang akan disalurkan ke PLTU Muara Karang.

Kepentingan China?

Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, mengaku kecewa pencabutan penghentian sementara (moratorium) pembangunan 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Dirinya mengaku paham bahwa proyek tersebut diteruskan cuma untuk mengakomodir kepentingan asing.

"Kedua ini saya orang awam, tapi saya tahu reklamasi Jakarta sepenuhnya untuk kepentingan orang luar Indonesia khususnya asing dan aseng," kata Amien kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10/2017).

"Lagi-lagi untuk siapa, menurut saya ini subordinasi kepentingan China jadi kalau saya menafsirkan China itu punya strategi Obor (One Belt One Road)," tambahnya.

Mantan Ketua MPR itu menjelaskan, bahwa reklamasi untuk memfasilitasi kepentingan jalan dari Indonesia ke Laut China Selatan.

Untuk itu dirinya menilai bahwa memang reklamasi dibuat bukan untuk rakyat Indonesia.