Lulung: Move On Dong, Ini Kan Gubenur Jakarta

"Kalau dia nggak mau, kita anggarin, kalo nggak ada duit, pake duit saya, duit Haji Lulung ntar,duit saya," ujar Lulung.

Makanya Lulung menilai ada muatan politik di balik tak terselenggaranya sidang paripurna istimewa.

Baca: Pesawat Milik Pemda Mimika Nyungsep di Parit Akibat Masalah Rem

"Belum move on, dia (Prasetio) kagak sadar kalau ini yang terpilih Gubernur Jakarta, coba kalo yang terpilih orang dia? Dia bikin besar-besaran. Kalah aja bikin besar-besaran. Dia bikin kembang itu se-Indonesia," kata Lulung.

Lulung mengaku akan menindaklanjuti soal paripurna istimewa.

Dia akan segera berembuk dengan rekan-rekannya.

"Emang ini DPRD punya dia, punya satu partai? Ini institusi negara, institusi pemerintah. Seenak aja dia," jelas Lulung.

Setahun sekali

Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, sebelumnya mengatakan setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan di Istana Kepresidenan, tak perlu lagi dilakukan sidang paripurna istimewa.

"Sekarang ini sidang paripurna istimewa hanya digelar sekali setahun, yakni setiap perayaan HUT DKI Jakarta 22 Juni," kata Pras ketika dihubungi wartawan, kemarin.

Baca: Anies-Sandi Cek Kesejahteraan Guru di Sekolah Ini

Dari sederet gubernur yang menjabat sepanjang periode 2012-2017, hanya pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama yang pelantikannya masih dilakukan DPRD dalam paripurna istimewa.

Setelah UU Pilkada dan UU Pemerintah Daerah disahkan, pelantikan dilakukan oleh Presiden.

"Makanya saat Ahok dilantik tidak ada paripurna istimewa, begitupun setelah pelantikan Djarot," jelas Pras.

Politikus PDI Perjuangan ini juga membantah sidang paripurna istimewa itu seharusnya digelar pasca pelantikan Senin (16/10/2017) malam.