TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menolak proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Hal ini berulang kali disampaikan sejak kampanye di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Ketua Tim Sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Sudirman Said menjelaskan mengenai maksud penolakan proyek reklamasi Teluk Utara Jakarta.

Untuk pulau yang sudah dibangun, kata dia, tidak mungkin dibongkar. Namun dimanfaatkan pemanfaatnya sesuai aturan berlaku, sehingga harus dicek aturannya.

Sedangkan untuk pulau yang belum dibangun, menurut dia, tidak akan dilaksanakan karena membangun pulau yang belum dibangun.

"Mengenai yang dibatalkan itu kalau melihat kepres 52 tahun 1995 jelas sekali apa yang dikerjakan sekarang jauh dengan apa yang dirancang diawal itu yang harus diluruskan. Makanya yang tidak akan dilaksanakan adalah membangun pulau yang belum dibangun itu," tutur Sudirman, Rabu (1/11/2017).

Baca: Bareskrim Siapkan Aplikasi Pemindai Wajah untuk Lacak DPO Teroris

Selama dua minggu menjabat memimpin DKI Jakarta, dia menjelaskan, Anies Baswedan banyak menerima masukan. Pada intinya mengenai reklamasi ada tiga hal yang penting.

Pertama, dia menjelaskan, aspek hukum ditata ulang. Kedua, bagaimana keputusan ke depan harus dilanjutkan kajian komprehensif.

Dia menilai semua aspek mulai dari legal, lingkungan, dan komersial harus dikaji.

"Ketiga terhadap yang dibangun mau diapakan, itu perlu kajian, tetapi mau apapun sejak Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2006 terbit ada aturan pelaksanaanya, semua aturan itu mengacu pada itu," kata dia.

Namun, dia menambahkan, sebelum mengambil kebijakan terkait reklamasi, Anies-Sandi harus berhati-hati, dan tidak perlu terburu-buru karena sudah menjadi konsumsi publik.