TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekitar 2.500 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) saat ini berdiri tanpa memiliki izin yang sah.

Karena hal tersebut, PAUD-PAUD tersebut harus mengembalikan dana yang sebelumnya diberikan pemerintah pusat dengan total Rp 30 miliar untuk seluruh Indonesia.

Menyikapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar permasalahan soal PAUD jangan tindakan administratif saja.

"PAUD itu dekati masalahnya dengan kebijaksanaan, jangan dengan semata-mata administratif," jelas Anies Baswedan kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2017).

Baca: Dulu Anggap Novanto Kebal Hukum, Kini Nazaruddin Percaya Pada KPK

Untuk itu, Anies mengatakan permasalahan PAUD akan menjadi salah satu prioritasnya.

Anies pun menegaskan akan segera mencari solusi dari permasalahan PAUD tersebut.

Karena, menurut Anies, PAUD memiliki peranan penting dalam pendidikan anak-anak.

Baca: Ini Pantun Anies Baswedan Saat Paripurna DPRD

"PAUD akan jadi prioritas. Kalau ada masalah-masalah PAUD akan kami carikan solusinya yang sebaik-baiknya. Karena PAUD-PAUD ini banyak sekali yang diselenggarakan oleh warga yang mereka ikut bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak kita," papar Anies Baswedan.

Diketahui, Anies Baswedan berencana mengalokasikan dana Rp 8 miliar untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di DKI.

Dana itu diberikan untuk meningkatkan kualitas dan mengatasi permasalahan PAUD yang ada di Jakarta.