TRIBUNNEWS.COM - Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga menilai kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penambahan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) harus dievaluasi kembali.

Setidaknya membandingkan dengan TGUPP bentukan gubernur terdahulu.

"Harus ada evaluasi kembali, bagaimana dengan tim percepatan pembangunan terdahulu untuk mengetahui efektivitasnya," ucapnya.

Kemudian, lanjut dia, bagaimana hubungannya dengan SKPD terakait.

"Sehingga ada rekomendasi, apakah perlu ditingkatkan atau tidak, baik itu jumlah (tim) maupun pembiayaan. Jadi, harus ada ukuran yang jelas," terangnya.

Ia juga berharap transparansi penjelasan kepada masyarakat segera dilakukan.

Untuk diketahui, anggaran TGUPP di era Gubernur Anies Baswedan naik berkali-kali lipat menjadi sebesar Rp 28,572 miliar. 

Hal itu merupakan konsekuensi dari banyaknya jumlah tim yang dibentuk Anies, yakni 74 orang. 

Bayangkan di era Joko Widodo. Jumlah tim hanya 7 orang dengan estimasi anggaran sebesar Rp Rp 31,5 juta per bulan.

Kemudian di era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang timnya berjumlah 9 orang. Total anggaran di tahun 2016 tercatat Rp 479 juta.

Sumbernya pun diambil dari tunjangan operasional gubernur.(*)