TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau yang lebih diakrab dipanggil Lulung mengatakan senang sekali Ombudsman membantu penyelesaian kesemerawutan Tanah Abang.

Meski sangat terbuka pada Ombudsman, politisi PPP ini menyayangkan Ombudsman yang dianggapnya hanya membentuk opini tentang Tanah Abang.

"Saya sangat senang kalau Ombudsman itu membantu kita. Tetapi saya tidak senang kalau ombudsman itu cuma opini di publis," ujar Lulung, Senin (27/11/2018).

Lulung mengatakan dengan adanya isu yang beredar mengenai jual beli trotoar, pungli, hingga tindakan kekerasan, dapat merugikan masyarakat Tanah Abang.

"Saya tanya apa kepentingannya? Masyarakat Tanah Abang dirugikan lho. Ada nggak ih copet, ada nggak sih pungutan. Misalnya di pasar Senen pasar rebo di Jakarta Utara? Kenapa tanah Abang. Ada apa dengan tanah Abang? Why, ombudsman?," ujar Lulung yang ditemui di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.

Baca: Ada 22 Desa Sekitar Gunung Agung Berpotensi Terdampak Bencana

Ia mengaku ingin mengajak kerja sama Ombudsman untuk menelusuri tuduhan-tuduhan sebelumnya.

"Ayo dong. Sama-sama kita. Lho iya dong. Memeras. Menodong. Merampok, pungli. Tindak dong. Tangkap dong. Jangan bentuk opini terus," kata Lulung.

Ombusdman menemukan indikasi praktik maladministrasi

Diketahui sebelummya pada Jumat (24/11/2017), Ombudsman RI mengumumkan telah menemukan indikasi maladministrasi, yang dilakukan oknum Satpol PP DKI berupa pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, hingga pembiaran yang dilakukan oknum Satpol PP DKI terhadap pedagang kaki lima di Jakarta.

Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala mengatakan, temuan itu didapatkan setelah pihaknya melakukan monitoring di tujuh lokasi yang rawan PKL.

Monitoring dilakukan secara investigatif di Pasar Tanah Abang, kawasan Stasiun Tebet, Setiabudi, Menara Imperium, kawasan Jatinegara, Setiabudi Perbanas, dan kawasan Stasiun Manggarai.