TRIBUNNEWS.COM, BEKASI - Calon Wali Kota Bekasi dari PDI Perjuangan Kota Bekasi, Mochtar Mohamad siap wujudkan Trisakti Bung Karno dengan memprioritaskan bidang ekonomi APBD 20% jika terplilih menjadi Wali Kota di Pilkada 2018 mendatang.

Menurut Mochtar, ia ingin membangun kemandirian ekonomi keluarga masyarakat Kota Bekasi. Kata dia, nantinya, setiap warga Kota Bekasi akan mendapat bantuan modal untuk mendirikan usaha dari Pemkot Bekasi.

Modal dari Pemkot tersebut kata dia, akan dikelola oleh bank yang sudah bekerjasama dengan Pemkot Bekasi serta koperasi. Melalui bank dan koperasi itulah, uang tersebut disalurkan.

Program tersebut bukanlah program bagi-bagi uang secara cuma-cuma. Sebab, uang yang didapat warga bentuknya merupakan kredit atau pinjaman yang nantinya harus dikembalikan.

"Rakyat kita modalin untuk usaha. Modal itu berupa kredit. Uangnya dari APBD yang dikelola oleh bank dan koperasi," kata Mochtar, Selasa (4/12/2017).

Nantinya, para calon penerima modal, akan mendapat bimbingan langsung oleh bank maupun koperasi.

"Nanti ada training yang diberikan oleh bank atau koperasi. Jadi kita pastikan penerima modal nantinya bisa mendirikan usaha dan usahanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan," kata Mochtar.

Untuk menyokong program itu, 20 persen APBD Kota Bekasi akan diarahkan untuk program kemandirian ekonomi yang dimaksud. Dan untuk menjamin keamanan program tersebut, maka anggaran yang ada akan diasuransikan.

"Kita asuransikan dananya. Jadi uang yang ada tetap aman. Tetap akan kembali, kalau-kalau ada kredit macet," kata dia.

Bila program ini berjalan, Mochtar berharap masyarakat Kota Bekasi nantinya bisa memiliki kemandirian ekonomi dan menjadi sejahtera seperti yang dicita-citakan Bung Karno.

"Bung Karno ingin rakyat bisa beli beras, bisa beli baju, bisa punya rumah. Ingin rakyat sejahtera. Itulah cita-cita kemerdekaan. Sangat sederhana, kesejahteraan rakyat. Dari situ baru kita akan mencapai keadilan sosial," ujar Mochtar, saat diwawancarari di kediamannya di bilahan Kota Bekasi, Selasa (5/12).

Mochtar menambahkan, keinginanya membangun ekonomi warga Kota Bekasi karena ia sadar betul bahwa perekonomian masyarakat menjadi tanggung jawab negara.

"Negara mesti tau kalau rakyatnya tidak punya uang, rakyatnya tidak bisa beli beras," kata dia.

Dengan program itu, ia juga ingin berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

"Minimal kita ikut memperbaiki struktur perekonomian nasional. Walaupun mungkin cuma hanya di Kota Bekasi.

Progam kemandirian ekonomi juga sekaligus merupakan prisai untuk masuknya dampak ekonomi kapitalisme.

Sementara itu, program itu sendiri diprioritaskan untuk rumah tangga kurang mampu."Prioritasnya untuk rumah tangga yang belum mampu," tandasnya.

Selain program pemberdayaan ekonomi, Mochtar juga akan menitikberatkan persoalan pendidikan sebagai salah satu fokusnya saat memimpin kelak.

Ia ingin, Kota Bekasi bisa memiliki pendidikan berkwalitas. Dan saat memimpin nanti Mochtar akan mencanangkan program wajib belajar 16 tahun. Dengan membiayai warga Kota Bekasi kuliah di perguruan tinggi.

"Nanti kita gandeng perguruan tinggi di Bekasi. Satu perguruan tinggi menerima lima ratus mahasiswa. Mereka kuliah gratis dengan beasiswa Pemkot Bekasi. Khususnya bagi anak kurang mampu," jelasnya.

Dengan adanya program wajib belajar 16 tahun, ia ingin generasi Kota Bekasi menjadi cerdas dan berkwalitas sehingga memiliki daya saing.

"Kita mau SDM berkwalitas, makanya saya ingin anak-anak Bekasi bisa mengenyam pendidikan sampai kuliah," tandasnya.

Adapun di sektor kesehatan, pihaknya ingin nantinya Pemerintah Kota Bekasi bisa mengcover iuran program BPJS yang menjadi kebijakan nasional.

"Kita bayari iuran BPJS warga. Tahun pertama untuk kelas tiga, tahun berikutnya naik menjadi kelas dua, sampai pada kelas satu. Jadi kita perkuat kebijakan nasional. Bukan perbanyak kartu-kartu yang tidak jelas," terang Mochtar.

Dan yang terpenting menurutnya, soal kesehatan bagaimana pemerintah bisa membangun budaya hidup sehat.

"Nanti fokus kita lebih kepada upaya prefentif, pencegahan. Jadi kita bangun dan ciptakan budaya hidup sehat," tandasnya.

Untuk kebijakan lain, seperti infrastruktur. Nantinya Mochtar akan melimpahkan kewenangan tersebut kepada swasta sebagai pihak yang berkepentingan dengan Kota Bekasi.

"Contoh, waktu saya jadi Wali Kota Bekasi, kita bangun fly over Sumarecon pakai uang mereka. Kemudian jalan Ahmad Yani kita minta pusat untuk membangun karena itu jalan negara. Bukan seperti sekarang jalan Ahmad Yani malah dibangun oleh Kota Bekasi. Itu salah," pungkasnya.