TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fayakhun Andriadi, Ketua Golkar DKI Jakarta, menaruh perhatian pada keluhan Pemprov DKI Jakarta menagih tunggakan sewa para penghuni rumah susun di Jakarta.

Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan, kepada media (Jumat, 8/12/2017), tunggakan rusun sekarang 30 Miliar lebih.

Menurut Fayakhun, persoalan tunggakan rusun ini adalah momentum penting untuk Anies Sandi mengelola warga Jakarta dengan kasih sayang.

“Kedepankan sikap pemerintah yang menyayang warga nya. Kalau warga disayang, maka warga juga akan sayang pada pemerintahnya,” ujar Fayakhun dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/12/2017).

Menurut Fayakhun, persoalan tunggakan sewa tersebut bisa diselesaikan dengan memakai pendekatan yang holistik. Pertama, kenali dulu penyebab kenapa penghuni tidak membayar sewa. Kedua, selesaikan faktor penyebab tersebut dengan cara kasih sayang.

Menurut Fayakhun, ada tiga kemungkinan penyebab penghuni menunggak sewa, yaitu faktor nakal, faktor alokasi budget, atau faktor ekonomi.

Faktor nakal, bahwa penghuni pada dasarnya mempunyai kemampuan ekonomi untuk membayar sewa. Hanya saja mereka malas membayar karena mengetahui bahwa yang lain juga masih banyak yang menunggak atau memang bermaksud membangkang.

“Faktor nakal ini masalah yang gampang diselesaikan oleh Pemprov. Pemprov tinggal memberikan kesadaran kepada yang bersangkutan untuk mematuhi kewajiban. Kalau tidak, Pemprov akan memberikan tindakan tegas,” ujar Fayakhun.

Faktor kedua, mengenai persoalan alokasi budget. Bahwa penghuni tersebut pada dasarnya mempunyai kemampuan ekonomi terbatas.

Mereka bisa membayar uang sewa apabila melakukan pengiritan terhadap beberapa kebutuhan sekunder. Seperti, harus mengorbankan kebiasaan merokok, atau melakukan pengiritan beli kosmetik, dan sebagainya.

Menurut Fayakhun, faktor kedua ini juga relatif gampang diselesaikan. “Pemprov DKI tinggal memberikan pendampingan dan penyadaran tentang alokasi budget prioritas agar mereka tetap bisa nyaman tinggal di rusun,” ujar Doktor Ilmu Politik UI ini.

Faktor ketiga adalah ketidakmampuan ekonomi. Ini faktor serius yang harus dipikirkan dan dicarikan solusinya oleh Pemprov DKI karena penghasilan penghuni rusun perbulan tidak memungkinkan membayar sewa. Jangankan bayar sewa, untuk memenuhi kebutuhan pokok saja mereka kesulitan.

Menurut Fayakhun, terhadap kelompok ketiga ini, Pemda harus melakukan pendekatan penuh kasih sayang. Orientasinya, memberdayakan mereka secara ekonomi dan hidup lebih sejahtera, sehingga kewajiban kepada Pemda pun terpenuhi, membayar sewa.

“Pemda bisa menerjunkan program-program Pemda terkait pemberdayaan ekonomi terhadap warga, seperti program UMKM, tenaga kerja, dan sebagainya. Bisa juga membatu pemasaran produk-produk sekiranya ada penghuni mempunyai usaha ekonomi rumahan tapi tidak mengerti bagaimana memasarkannya. Sehingga warga menjadi sejahtera dan bisa membayar kewajibannya,” ujar anggota Komisi VII DPR RI ini.

Jika persoalan ekonomi ini teratasi, lanjut Fayakhun, itu ibarat sekali mendayung sampan dua-tiga pulau terlampaui. “Warga sejahtera, pemasukan Pemda pun lancar,” tutup Fayakhun.