TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengancam akan mengajak jutaan kader PKS memboikot produk asal negeri paman sam, Amerika Serikat.

Sohibul mendesak Presiden Amerika Serikat Donald Trump, untuk menarik kebijakan atas pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota negara Israel.

Ribuan orang dari PKS menggelar aksi bela Palestina di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (10/12/2017), sebagai bentuk protes atas kebijakan Trump.

Baca: KLB Difteri! Waspadai Jika Anak Demam Tinggi, Batuk Pilek Juga Sakit Saat Menelan

"Kalau apa yang kami lakukan tidak didengar Trump atau Pemerintah Amerika Serikat, kami juga harus pikirkan hal lain," ujar Sohibul, Minggu (10/12/2017).

Sohibul mengancam, jika tuntutan menarik kebijakan atas pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota negara Israel tidak dicabut, maka ia beserta jutaan kader PKS lainnya akan memboikot produk Amerika Serikat.

"Boikot produk itu salah satu yang mau kita lakukan. Karena itu kami berikan pernyataan kalau AS tetap ngotot dengan klaim ini, tidak menutup kemungkinan kita akan boikot produk-produk AS," ujar Sohibul.

Sohibul menuntut agar Trump menarik pernyataannya. Sohibul beralasan, pernyataan Trump telah melanggar tiga resolusi PBB, "Tiga resolusi PBB itu ada pada No 242 tahun 1967, No 478 tahun 1980, dan No 2334 tahun 2016," ujar Sohibul.

Sebelumnya, Trump secara resmi mengumumkan pengakuan AS terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu (6/12) siang waktu Washington DC. Dia juga memerintahkan Departemen Luar Negeri AS untuk segera memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Selama ini, Yerusalem berada di pusat pusaran konflik antara Israel dan Palestina. Kedua belah pihak memperebutkan Yerusalem sebagai ibu kota mereka.

Perebutan kota suci bagi umat Muslim dan Kristen itu sudah dimulai sejak lama. Israel akhirnya berhasil merebut Yerusalem saat perang Timur Tengah pada 1967 silam.

Israel kemudian mencaplok daerah tersebut, tapi tak diakui oleh masyarakat internasional. Untuk menegaskan penolakan tersebut, tak ada negara asing yang mendirikan kantor perwakilannya untuk Israel di Yerusalem.