Komarudin Watubun minta Polri Tindak Tegas Pengirim Peluru Tajam ke Papua
Paket pengiriman peluru lewat udara ke Papua mendapat perhatian serius anggota DPR-RI daerah pemilihan (DAPIL) Papua Komarudin Watubun
Editor: Toni Bramantoro
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terungkapnya pengiriman peluru tajam yang dimasukkan ke dalam tujuh koli paket pengiriman lewat udara ke Papua beberapa waktu lalu mendapat perhatian serius anggota DPR RI daerah pemilihan (DAPIL) Papua, Komarudin Watubun.
Dari informasi yang beredar, ada paket peluru tajam milik sipil di Makassar, Sulsel yang akan dikirim ke Jayapura, seperti yang disebutkan oleh Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane yang dimuat salah satu media online pada tanggal 31 Desember lalu.
Isu yang berkembang pengiriman peluru tajam itu akan disalahgunakan untuk mengganggu keamanan dan ketertiban menjelang pergantian tahun atau untuk mengganggu proses Pilkada 2018.
Secara tegas anggota Komisi II DPR-RI Fraksi PDIP ini berharap pihak TNI/POLRI melalui Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dapat mengambil tindakan tegas terhadap masalah serius ini.
Potensi konflik jelang pilkada 2018 yang dikawatirkan pemerintah pusat sendiri di Papua lahir bisa saja dari luar daerah.
“Pengiriman barang dan alamat tersebut jelas, pihak TNI/Polri segara mengambil tindakan hukum yang cepat dan tegas. Selama ini tidak ada yang bertanggung jawab. Jangan sampai rakyat menjadi korban, sementara ada pihak-pihak lain yang menikmati bahkan bergembira dengan naik pangkat dan seterusnya," ungkapnya
Menurutnya saat ini keseriusan dan Keinginan besar Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun Papua dengan sepenuh hati perlu didukung penuh, jangan dinodai dengan gerakan-gerakan yang sangat merugikan upaya tersebut.
Sangat disayangkan jika komitmen dan perjuangan Presiden Jokowi yang besar namun masih ada gerakan-gerakan yang menghambat niat baik tersebut yang akhirnya menodai hati rakyat Papua .
“Letupan-letupan kekacauan masih tetap ada dan masih tidak diantispasi oleh pimpinan TNI/POLRI. Jika ini masih terjadi maka akan mengakibatkan keinginan Presiden Jokowi tidak dihargai oleh rakyat Papua jangan sampai ibarat panas setahun dihapus dengan hujan sehari," urainya.
Pria yang disapa Bung Komar ini mengenang kembali saat kampaye legislatifnya bersama Jokowi di kota Jayapura sebelum menjadi Presiden telah berpesan khusus untuk membangun Papua dengan hati nurani karena Indonesia tanpa Papua bukan Indonesia.
"Saat itu saya sampaikan, bangun Papua dengan hati nurani jangan dengan janji-janji seperti pemimpin sebelumnya dan Jokowi menjawab dengan harta dan kekayaan di Papua akan menjadi milik Rakyat Papua,” tuturnya