TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPRD DKI menyebut pelaksanaan Program Ok Oce di Jakarta tidak jelas.

Hal itu disampaikan saat rapat antara Komisi B DPRD DKI dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan di gedung DPRD DKI, Jalan Kebonsirih, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2018).

Anggota Komisi B DPRD, Nur Afni Sajim dari Fraksi Demokrat, mengaku menghadiri semua pelatihan Ok Oce di tiap kecamatan di Jakarta Barat.

Satu-satunya yang Ia tak datangi hanya pelatihan Ok Oce di Kecamatan Tamansari.

"Saya menilai pelatihannya tidak siap. Dan itu asal rekrut. wirausahanya asal rekrut apalagi melibatkan lurah-lurah. Mana tahu itu lurah?" kata Afni dalam rapat tersebut.

Baca: Sandiaga: Ibu Mensos Terkesan dengan Program OK Oce

Menurut Afni, pelatihan Ok Oce bahkan cenderung memalukan.

"Kalau kata saya masih bagus anggota dewan reses daripada pelatihan (Ok Oce)," ujar Afni.

"Pelatihannya itu begini. Bank DKI cuman memaparkan, 'ini lho Saya punya pinjaman Rp 5 juta sampai 50 juta dengan jaminan sertifikat rumah dengan bunga 13%'. Sama asja bohong. belum lagi PTSP yang bikin surat keterangan usaha susah, gimana ini," kata Afni.

Afni juga mempertanyakan berbagai hal lain terkait program Ok Oce.

Dia mempertanyakan setelah dilatih para peserta Ok Oce akan diapakan, terutama terkait modal usaha dan tempat usaha.

"Terus tempat usahanya di mana setelah dilatih? Tempat dia mau buka usaha di mana? Pernah nggak Sudin UMKM memikirkan tempat usaha? Gak pernah. Loksem-loksem saja yang udah ada itu tidak dipikirkan, bahkan ada yang hilang dan ada yang dialihfungsikan," kata Afni.

Makanya Afni cenderung tak setuju dengan program Ok Oce.

Lebih baik, kata Afni, anggaran Ok Ove yang besar itu digunakan untuk hal lain.