Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Salah Kaprah FLPP Anies Baswedan dalam Program Rumah DP 0 Rupiah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi melakukan ground breaking Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur Kamis (18/1) lalu

Salah Kaprah FLPP Anies Baswedan dalam Program Rumah DP 0 Rupiah
youtube
Penampakan contoh interior hunian Dp 0 rupiah yang menjadi janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, wakilnya, saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. Lokasinya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi melakukan ground breaking Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur Kamis (18/1) lalu. Pembangunan hunian vertikal ini disebut akan jadi pilot project realisasi program kampanye duo Anies-Sandi down payment (DP) 0 rupiah.

Klapa Village yang akan dibangun selama 1,5 tahun mendatang ini akan menjual dua tipe unit yaitu tipe 21 yang akan dijual seharga Rp 185 juta, dan tipe 36 dijual seharga Rp 320 juta.

Gubernur Anies Baswedan saat seremoni ground breaking Klapa village program DP 0% kelak akan menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Baca: Pemerintah AS Terancam Shutdown, Rupiah Ungguli Dolar AS

"Semuanya dengan FLPP. kemudian FLPP itu artinya dengan skema 1% lalu yang 1% nya dari kita. jadi pembiayaan dp-nya menjadi 0% karena yang 1% disediakan lewat APBD," kata Anies.

Di sini problem muncul, FLPP tak bisa diartikan sesederhana demikian. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) 21/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, FLPP dikelola oleh Kementerian PUPR melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP).

Sementara dana yang dikelola berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti pun mempertanyakan klaim Gubernur Anies yang mengatakan akan menggunakan skema FLPP.

"Dana FLPP yang disalurkan oleh PPDPP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Kalau Pemda DKI menyampaikan akan membentuk badan layanan usaha daerah (BLUD), dan gunakan FLPP, perlu ditanya apa dasar hukumnya?" Kata Lana saat dihubungi KONTAN, Kamis (18/1).

Untuk penyaluran dana tersebut, Anies mengatakan akan membentuk BLUD yang akan mengelola proses pendaftaran pemohon, hingga penyaluran dana.

"Mudah-mudahan bulan April kita sudah selesai BLUD, dan nanti BLUD ini yang akan mengelola proses penerimaan, pendaftaran bagi warga yang ingin mendapatkan rumah di proyek ini, juga di proyek lainnya," sambung Anies.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Sanusi
Sumber: Kontan
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas