Terancam Putus Sekolah, KPAI Imbau Pemprov DKI Bantu Anak-anak Korban Kebakaran Tamansari
Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti dan Komisioner KPAI bidang Sosial dan Anak dalam situasi darurat Susianah, mendatangi tenda-
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menanggapi kebakaran hebat yang melanda 7 RT di Krukut, Tamansari, Jakarta Barat, Sabtu (27/1) lalu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendatangi lokasi kebakaran secara langsung.
Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti dan Komisioner KPAI bidang Sosial dan Anak dalam situasi darurat Susianah, mendatangi tenda-tenda pengungsian, untuk memastikan anak-anak terpenuhi kebutuhan dan hak-haknya, Selasa (30/1/2018).
Retno mengatakan dari 1327 jiwa yang terdampak kebakaran, ada 126 anak berusia balita. Adapun anak korban yang bersekolah diperoleh data sejumlah 209 anak dengan rincian : TK sebanyak 5 jiwa, SD sejumlah 116 jiwa, SMP sejumlah 47 jiwa dan SMA sebanyak 41 jiwa.
Baca: Sempat lawan Houthi, separatis Yaman berontak dan ‘hampir kuasai’ Kota Aden
"Semua anak tersebut terancam putus sekolah, akibat dokumen-dokumen persyaratan sekolah hangus jadi abu saat kebakaran. Selain itu, ada satu sekolah Taman Kanak-kanak (TK) di lokasi yang juga ikut habis terbakar," ujar Retno, di Krukut, Tamansari, Jakarta Barat, Selasa (30/1/2018).
KPAI pun berharap adanya bantuan dari Pemprov DKI dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) kepada anak-anak korban kebakaran.
Pemprov DKI diharapkan membantu dalam mengadakan sekolah darurat untuk jangka pendek. Untuk jangka panjang, kata Retno, Pemprov diharapkan membantu pembangunan kembali TK di lokasi kebakaran, demi kelangsungan pendidikan anak-anak terdampak.
Selain itu, Retno berharap Dukcapil membantu mempermudah proses pembuatan dokumen-dokumen warga, khususnya anak-anak yang hangus jadi abu.
Pengadaan identitas lahir, kata Retno, bagi anak sangat penting sebagai warga Negara untuk mendapatkan hak-haknya, perlindungan hukum, perlindungan sosial dan lain sebagainya.
"KPAI meminta kepada Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar mempermudah proses pembuatan akte lahir anak-anak, ijasah dan rapor anak-anak yang bersekolah, Kartu Keluarga, indentitas diri berupa KTP," pungkasnya.
