Laporan Wartawan Tribunnews, Willy Widianto

TRIBUNNEWS COM, JAKARTA - Proyek pembangunan kawasan Pantai Indah Kapuk(PIK) jilid 2 menuai kritik. Proyek yang rencananya bakal membentang dari Kabupaten Tangerang hingga Kabupaten Serang, Banten itu dianggap berpihak kepada pengusaha tertentu ketimbang rakyat jelata.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menyebut pemerintah belakangan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi saja dalam berbagai kebijakannya. Mestinya harus juga memikirkan soal pemerataan.

"Ini penting dilakukan agar tercipta stabilitas yang kita inginkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tapi hal itu pulalah yang  kurang terperhatikan dalam kasus PSN terutama yang terkait dengan PIK 2 karena dalam kasus ini pemerintah tampak lebih melindungi dan mengedepankan  kepentingan pengusaha ketimbang kepentingan rakyat banyak," kata Anwar dalam pernyataannya yang diterima Tribun, Jumat(15/11/2024).

Baca juga: Solusi Polisi untuk Jam Operasional Truk Proyek PIK 2 Teluknaga Tangerang yang Kerap Makan Korban

Anwar mengatakan berdasarkan konstitusi, tugas negara adalah melindungi, mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat. 

Dalam usaha melaksanakan perintah konstitusi tersebut pemerintah tidak boleh hanya memikirkan kepentingan dari kelompok tertentu saja dan mengabaikan yang lainnya  tetapi haruslah dilakukan untuk terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat.  

"Misalnya dalam masalah ganti rugi yang tidak pantas, persoalan tempat tinggal baru bagi puluhan ribu orang yang tergusur, masalah komunikasi yang lebih mengedepankan power dari pada dialog  dan lain-lain.  Lalu timbul  pertanyaan  apakah  cara-cara penanganan masalah seperti ini sesuai dengan falsafah Pancasila  dan konstitusi negara kita yaitu UUD 1945. Rasa-rasanya sangat jauh panggang dari api karena cara-cara yang ditempuh oleh pemerintah dan pengusaha selama ini kurang  memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila," ujar Anwar.  

Padahal lanjut Anwar berdasarkan Pancasila itulah selama ini yang telah membuat kita sebagai bangsa masih bisa bersatu.

Oleh karena itu menyadari akan pentingnya kita menjunjung tinggi Pancasila  Prabowo Subianto sebagai Presiden telah menyatakan dengan tegas tentang perlunya menerapkan sistem ekonomi Pancasila bukan sistem ekonomi liberalisme kapitalisme yang akhir-akhir sangat mengemuka. 

Hal itu tampak jelas  dalam bukunya  yang berjudul Stategi Transformasi Bangsa, Menuju Indonesia Emas 2045 , Indonesia menjadi negara maju dan makmur.

Baca juga: Investasi Rp 70 Miliar, Mazda Indonesia Bangun Pusat Pelatihan di Kawasan PIK 2

Di dalam buku tersebut Prabowo tampak benar-benar  bertekad untuk menegakkan siste ekonomi yang telah diamanatkan oleh konstitusi yaitu sistem ekonomi Pancasila dimana prinsip-prinsipnya menurut Prabowo yaitu ekonomi yang religius yang mendukung bagi  terwujudnya persatuan nasional, menjunjung tinggi kemanusiaan, berpihak pada kepentingan nasional, bersifat egaliter dan kerakyatan serta berkeadilan sosial. 

"Kalau kasus PIK 2 ini kita lihat nilai dan ukur dari prinsip-prinsip ekonomi Pancasila seperti yang disampaikan Prabowo maka kasus yang terjadi di PIK 2  jelas-jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah bangsa kita tersebut," ujarnya.

Pertanyaannya,  apakah  kita akan membela falsafah bangsa kita atau akan membela kepentingan dari sang pengusaha?

"Inilah sebuah ujian bagi pemerintahan Prabowo. Mudah-mudahan Prabowo akan bisa mencari solusi yang baik dan terbaik bagi semua sehingga bangsa ini  akan bisa menjadi bangsa yang maju, kuat dan berkeadilan kedepannya. Semoga," kata Anwar.