Pemprov DKI Enggan Stop Proyek Elevated, Ini Reaksi Kementerian PUPR
Kementerian PUPR menanggapi keengganan Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan sementara beberapa proyek elevated
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Fajar Anjungroso
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kementerian PUPR menanggapi keengganan Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan sementara beberapa proyek elevated (layang) di sekitar Jakarta.
Disampaikan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarief Burhanuddin mengatakan terus menunggu kelengkapan dokumen evaluasi pengerjaan dari proyek elevated di Jakarta.
Bahkan, ujar Syarief, hari ini pun pihaknya bisa menerima dokumen-dokumen itu dan menyelesaikannya.
"Nah kalau yang seperti diinginkan oleh Pak Anies (gak mau diberhentikan sementara proyek), kalau bisa hari ini membawa semua kelengkapan yang diminta maka hari ini bisa saja selesai," pinta Syarief.
Syarief mengatakan apa yang dilakukan PUPR bukan untuk menghambat proses pengerjaan proyek-proyek itu.
Baca: MA Batalkan Kutipan Tarif Pengesahan STNK, Samsat DKI Tetap Tarik Rp 50 Ribu
PUPR pun menginginkan dokumen-dokumen evaluasi proyek Pemprov DKI bisa diterima paling lambat hari Senin.
Ia pun menyayangkan sikap penolakan dari Pemprov DKI itu.
"Kami tidak menginginkan ada yang terlambat sehingga target kami paling tidak hari Senin itu (dokumen evaluasi Pemprov DKI) sudah ada," ujar Syarief.
"Karena hari Sabtu dan Minggu pun kita buka. Ini hanya masalah keaktifan menyampaikan dokumen-dokumen ke komite sehingga bisa lebih cepat. Jadi jangan minta kita cepat tapi bagaimana mereka juga segera menyiapkan itu," lanjut Syarief.
Diketahui, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah menyatakan pihaknya akan mengajukan diri agar untuk pembangunan yang ada di Ibu Kota untuk tidak dihentikan.
Saefullah beralasan hal itu dapat memperlambat target proyek yang harus selesai sebelum perhelatan Asian Games 2018 dimulai.
Menurutnya, moratorium yang diusulkan Kementerian PUPR mengganggu, karena kondisi proyek tersebut sudah memasuki tahap akhir.
"Tapi kita akan minta tidak ada moratorium buat struktur di DKI Jakarta. Biarkan saja jalan, karena moratorium itu kan akan ada halangan waktu. Apalagi sayang dua minggu, tiga minggu kan sayang," kata Saefullah di kawasan Jakarta Timur, Kamis (22/2/2018).