Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pemprov DKI Enggan Stop Proyek Elevated, Ini Reaksi Kementerian PUPR

Kementerian PUPR menanggapi keengganan Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan sementara beberapa proyek elevated

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Fajar Anjungroso
zoom-in Pemprov DKI Enggan Stop Proyek Elevated, Ini Reaksi Kementerian PUPR
Warta Kota/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Suasana pembangunan Depo MRT terlihat dari ketinggian di Kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (9/1/2018). Berdasarkan data MRT Jakarta, progres pembangunan infrastruktur secara keseluruhan hingga 15 Desember 2017 mencapai 88,5 persen, Pembangunan sarana jalur layang atau elevated 82,59 persen, sementara itu untuk jalur underground sudah menyentuh angka 94,59 persen.Proyek kereta berbasis rel (MRT) ini akan diujicoba pada bulan Agustus 2018 mendatang dan ditargetkan selesai pada tahun 2019. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kementerian PUPR menanggapi keengganan Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan sementara beberapa proyek elevated (layang) di sekitar Jakarta.

Disampaikan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarief Burhanuddin mengatakan terus menunggu kelengkapan dokumen evaluasi pengerjaan dari proyek elevated di Jakarta.

Bahkan, ujar Syarief, hari ini pun pihaknya bisa menerima dokumen-dokumen itu dan menyelesaikannya.

"Nah kalau yang seperti diinginkan oleh Pak Anies (gak mau diberhentikan sementara proyek), kalau bisa hari ini membawa semua kelengkapan yang diminta maka hari ini bisa saja selesai," pinta Syarief.

Syarief mengatakan apa yang dilakukan PUPR bukan untuk menghambat proses pengerjaan proyek-proyek itu.

Baca: MA Batalkan Kutipan Tarif Pengesahan STNK, Samsat DKI Tetap Tarik Rp 50 Ribu

Berita Rekomendasi

PUPR pun menginginkan dokumen-dokumen evaluasi proyek Pemprov DKI bisa diterima paling lambat hari Senin.

Ia pun menyayangkan sikap penolakan dari Pemprov DKI itu.

"Kami tidak menginginkan ada yang terlambat sehingga target kami paling tidak hari Senin itu (dokumen evaluasi Pemprov DKI) sudah ada," ujar Syarief.

"Karena hari Sabtu dan Minggu pun kita buka. Ini hanya masalah keaktifan menyampaikan dokumen-dokumen ke komite sehingga bisa lebih cepat. Jadi jangan minta kita cepat tapi bagaimana mereka juga segera menyiapkan itu," lanjut Syarief.

Diketahui, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah menyatakan pihaknya akan mengajukan diri agar untuk pembangunan yang ada di Ibu Kota untuk tidak dihentikan.

Saefullah beralasan hal itu dapat memperlambat target proyek yang harus selesai sebelum perhelatan Asian Games 2018 dimulai.

Menurutnya, moratorium yang diusulkan Kementerian PUPR mengganggu, karena kondisi proyek tersebut sudah memasuki tahap akhir.

"Tapi kita akan minta tidak ada moratorium buat struktur di DKI Jakarta. Biarkan saja jalan, karena moratorium itu kan akan ada halangan waktu. Apalagi sayang dua minggu, tiga minggu kan sayang," kata Saefullah di kawasan Jakarta Timur, Kamis (22/2/2018).

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas