Laporan Wartawan Wartakota, Theo Yonathan Simon Laturiuw

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI William Yani meminta Komite Pencegahan Korupsi bentukan Anies - Sandi benar-benar bekerja.

William mengatakan KPK Anies-Sandi mesti memantau betul proses pembebasan lahan yang akan dilakukan Dinas Sumber Daya Air (SDA) di 2018.

Dinas SDA bakal merogoh kocek APBD sebesar Rp 500 milliar untuk pembangunan dan pembebasan lahan 5 waduk dan 2 embung.

"Jangan makan gaji buta dong (KPK Anies-Sandi," ujar William ketika dihubungi Warta Kota, Senin (27/2/2018).

Hal itu dilontarkan William lantaran melihat KPK Anies-Sandi tak bergairah mengawasi rencana pembebasan lahan oleh Dinas SDA.

"Pembebasan lahan oleh Dinas SDA untuk waduk, embung, maupun normalisasi kali pasti disetujui anggota dewan," ujar William.

Pasti disetujui lantaran kaitannya dengan penanganan banjir dan untuk masyarakat banyak.

"Tak mungkin kami (DPRD) tolak. Tapi kami juga nggak mau Dinas SDA berjalan sendirian tanpa pengawasan," kata William.

Sebab sudah muncul beberapa kasus bernada sumbang terkait pembebasan lahan oleh Dinas SDA.

Salah satunya di pembebasan lahan waduk Pondok Ranggon III yang kini sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena adanya dugaan korupsi berupa mark up harga tanah.

Walau Dinas SDA membantah dugaan tersebut, LSM KATAR sebagai pelapor membawa sederet bukti dan membuat KPK menerima laporan tersebut.

"Harus diawasi agar tak ada kejadian lagi seperti di waduk pondok ranggon III," ucap William.

Ketua KPK Anies-Sandi, Bambang Widjojanto belum dapat dimintai tanggapan.

Pesan singkat yang dikirim Warta Kota tak dijawab sejak Senin (26/2/2018).(THEO YONATHAN SIMON LATURIUW)