Laporan Reporter Warta Kota, Joko Supriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Untuk kedua kalinya pipa gas milik PT Perusahaan Gas Negara (PGN) di Jalan Letjen MT Haryono Cawang mengalami kebocoran.

Tak lain penyebabnya adalah proyek LRT yang tengah berlangsung, imbasnya kurang lebih dua jam ruas jalan didepan Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak dapat dilalui kendaraan.

Garis polisi langsung dipasang petugas disekitar lokasi yang membuat pipa gas bocor.

Untuk sementara waktu pihak PGN pun langsung menghentikan saluran pipa tersebut yang menghubungkan ke para pelanggannya.

"Setelah yang bocor itu kita hentikan, langkah selanjutnya kita lakukan pemeriksaan penyebab dari kebocoran," kata Sekretaris Perusahaan PGN Rahmat Hutama, Rabu (14/3/2018).

Dikatakan Rahmat bahwa penyebab kembali bocornya pipa gas tersebut akibat ekskavator proyek LRT yang tengah mengalih tanah, sehingga menyentuh pipa dan menyebabkan kebocoran.

Namun, pihaknya perlu memastikan lebih lanjut setelah lokasi itu digali untuk pengecekan pipa.

Baca: Kata Kapolri: Biar Fair, Lakukan Penetapan Tersangka Sebelum KPUD Tetapkan Paslon Kepala Daerah

Baca: RCTI dan Sinemart Bertarung di Pengadilan Tinggi, Pihak Mana yang Akan Menang?

"Dugaan sementara dari aktivitas backhoe. Karena ada backhoe yang gali-gali tanah dan mengakibatkan pipa itu bocor," kata dia.

Rahmat juga menyebut, titik pipa yang bocor kemungkinan berbeda dari kebocoran yang terjadi pada Senin (12/3) kemarin. Dimana sambungan pipa yang sebelumnya itu sudah selesai pagi tadi.

"Baru tadi pagi PGN bisa melayani konsumen, hari ini bocor lagi," katanya.

Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur AKBP Sapta Maulana mengatakan, langkah yang diambil pihaknya untuk melakukan penyelidikan mendalam atas bocornya pipa yang sudah dua kali terjadi.

"Kami tutup dulu sementara waktu hingga proses penyelidikan," katanya.

Sapta menyebut, dengan dipasangnya garis polisi, pengerjaan pembangunan proyek LRT pada titik itu dihentikan sementara. Setelah pemeriksaan rampung, pihaknya baru akan mencabut garis polisi.

"Setelah itu, barulah pengerjaan bisa kembali dilakukan," katanya.