Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Akhir-akhir ini muncul beberapa anggapan laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman RI berstandar ganda dan tidak sesuai dengan domain.

Menanggi hal tersebut, Ombudsman mengaku tidak memiliki agenda politik untuk menyudutkan Anies sebagai pimpinan tertinggi Pemprov DKI.

"Waduh kalau dibilang begitu saya kira jauh dari anggapan kami berpolitik, atau berstandar ganda kami lihatnya dari sejauh mana publik disusahkan oleh kebijakan pemerintah," ujar anggota Ombudsman, Adrianus Meliala, di Gedung ORI, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (27/3/2018).

Adrianus menilai penutupan Jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang berkaitan dengan transportasi dan fasilitas publik lainnya.

Hal itu, menurutnya jelas adalah ranah Ombudsman sebagai lembaga negara yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayaanan publik di Indonesia.

"Pada dasarnya kami memiliki perspektif ini pelayanan publik yang seharusnya diagungkan dan dimuliakan," terang Adrianus.

Adrianus menegaskan tugas Ombudsman berada di ranah administratif. Ia membantah anggapan yang menyebut ORI memicu interpelasi di DPR.

"Bukan urusan kami ya. Kami betul-betul lembaga non politik. Kami lembaga administratif maka bacalah laporan hasil itu sebagai suatu kegiatan administratif," jelas Adrianus.

"Kalau laporan dijadikan alasan politis terserah sama sekali di luar kami dan tidak ada nawaitunya ke situ," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menilai tindakan Ombudsman tidak tepat karena kebijakan Pemprov DKI terhadap pembinaan tanah abang bukan domain ORI.

"Saya bilang (Ombudsman) kurang tepat. Karena itu bukan domainnya. Kemudiann Ombudsman suka berstandar ganda," tutur Sufmi.

Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PKS Triwisaksana mengatakan hal serupa. Ombudsman, menurutnya, seharusnya berimbang ketika mengambil tindakan terhadap Gubernur DKI.

"Kita melihat Ombudsman kali ini tajam kepada Gubernur saat ini, tetapi tumpul pada gubernur masa lalu," ucap Adrianus.