Ditemukan Logo DPR RI di Mobil Tersangka Ujaran Kebencian Arseto Suryoadji
Polisi menemukan barang bukti berupa logo Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari penggeledahan mobil milik tersangka ujaran kebencian
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Fajar Anjungroso
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Polisi menemukan barang bukti berupa logo Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari penggeledahan mobil milik tersangka ujaran kebencian, Arseto Suryoadji (36).
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, penyidik menangkap Arseto pada Rabu (28/3/2018) di Mabes Polri. Saat dilakukan penangkapan, Arseto mengendarai mobil jenis sedan.
"Saat kita lakukan penggeledahan itu, kita menemukan senpi jenis pistol, air softgun kemudian juga ada senapan angin," ujar Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (30/3/2018).
Argo mengatakan, penyidik juga menemukan lempengan logo Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sejauh ini, pihak kepolisian masih mendalami kepemilikan lempengan logo DPR RI tersebut.
Baca: Diprediksi Tak Lama Lagi, Mesin ATM Bakal Punah
"Ada logo DPR RI kita temukan di situ, di mobil itu. Setelah kita geledah ada senpi sama logo ini dan lainnya. Dengan beberapa kunci apartemen yang dimiliki tersangka," ujar Argo.
Polisi menetapkan Arseto sebagai tersangka ujaran kebencian. Arseto mengunggah postingan di media sosial yang dianggap meresahkan masyarakat.
"Menulis dalam media sosial yaitu bahwa kegiatan di Monas kan' ada kegiatan acara paskah di Monas. Kemudian yang bersangkutan atau tersangka AS ini menulis bahwa orang yang menolak kegiatan di Monas adalah Marxisme dan Komunis di situ," ujar Argo.
Penyidik menangkap Arseto berdasarkan laporan terkait kasus dugaan ujaran kebencian yang mengandung unsur SARA dengan nomor laporan polisi LP/1646/III/2018/PMJ/Ditreskrimsus, tertanggal 26 Maret 2018 kemarin.
Arseto diduga melanggar tindak pidana menyebarluaskan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA.
Sesuai Pasal 28 ayat 2 Juncto Pasal 45 A ayat 2 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 terkait ITE dan atau Pasal 156 KUHP.