TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu mengatakan, peran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sangat penting dalam mendorong percepatan reformasi birokrasi.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, dan akuntabel,  reformasi birokrasi merupakan suatu keharusan.

Menurutnya, anggaran yang banyak, butuh birokrasi yang handal. Namun anggaran besar tidak selalu merupakan cerminan kinerja.

"Karena itu saya senang, Pak Menpan mengatakan anggarannya naik dua kali, kemudian mencanangkan kinerja tiga kali lipat," ujarnya.

Mengutip Presiden Joko Widodo, Menkeu mengatakan bahwa  2018 ini merupakan tahun momentum. Sekarang perekonomian mulai bagus. Saat bagus gunakan momentum. 

Membaiknya nilai kemudahan berusaha (Easy of Doing Busibess/EODB), menurut Sri Mulyani jangan hanya dipandang dari nilainya saja.

"Tetapi yang lebih penting adalah, bagaimana kita mampu menciptakan positif return. Mudahkan orang delivery ide, gagasan," ucapnya seraya menambahkan bahwa masyarakat benar-benar merasa mendapat kemudahan dari pelayanan birokrasi .

Sebagai penutup, mantan Direktur Eksekutif Bank Dunia ini mengingatkan pentingnya empat hal, yakni anggaran,  SDM, struktur organisasi, dan proses bisnis.

"Dengan anggaran yang sama, apakah bisa menghasilkan lebih banyk," jelasnya.

Di bidang SDM, ia menyoroti rekrutmen CPNS 2017 lalu yang pelamarnya mencapai 2,4 juta, sementara yang diterima hanya 37 ribu.

"Itu sudah top of the top. Jangan sampai 6 bulan mereka makin bodo. Selamatkan, karena mereka akan menjadi tulang punggung negara di masa mendatang," tuturnya.

Menyangkut struktur organisasi, Sri Mulyani mengusulkan agar organisasi kementerian tidak selalu sama.

"Kalau suatu kementerian hanya butuh empat eselon satu ya jangan dipaksakan lebih dari empat. Tetapi Kalau rentang kendali Kementerian sangat  luas, dan harus membutuhkan  15 eselon satu,  kasih lima belas," ujarnya.

Dalam hal proses bisnis Menkeu mengkritisi masih banyaknya pekerjaan birokrasi pemerintahan yang prosesnya benar, tapi masalahnya tidak selesai. Karena itu ia mengajak seluruh pegawai ASN agar mengubah  mindset menjadi solution oriented.

"Tapi jangan lemah dalam akuntabilitas," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nadional/Kepala BAPPENAS Bambang S.Brojobegoro mengatakan agar semangat dari Kementerian PANRB ini dapat ditularkan  ke seluruh pemerintah daerah.

Bambang juga mengapresiasi terobosan Menteri Asman terkait pembangunan mal pelayanan publik (MPP).

"Keberadaan mal pelayanan publik merupakan terobosan yang  sangat baik, tinggal  disinkronkan," ujarnya