TRIBUNNEWS.COM, BEKASI - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut dana kemitraan yang diminta Kota Bekasi bukan kewajibannya.

Anies Baswedan bahkan menyuruh Wali Kota Bekasi meminta itu ke Provinsi Jawa Barat.

Atas pernyataan itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (Pepen) mengungkapkan Anies Baswedan tidak mengetahui sejarah munculnya dana kemitraan itu.

"Nah, itu Pak Anies enggak tahu sejarahnya. Pak Anies harus tanya ke Pak Sekda, Pak Anies harus tanya ke kepala-kepala daerah sebelumnya maupun di sekitar itu, bagaimana yang tadinya dianggap sebagai daerah penyangga, jadi daerah mitra. Pemimpin kan harus tahu history," katanya kepada wartawan, di Plaza Pemkot Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, Senin (22/10/2018).

Baca: Pemkot Bekasi Dinilai Gunakan Isu Sampah untuk Dapat Dana Hibah Pemprov DKI

Pepen menjelaskan, meskipun Kota Bekasi masuk administrasi Provinsi Jawa Barat, tetapi Kota Bekasi dekat dengan DKI Jakarta.

"Jangan lihat itunya (administrasi), Kota Bekasi ini punya penyumbang interaksi sosial yang luar biasa kepada DKI Jakarta. Kita ini mitra, apalagi DKI ini punya TPST BantargGebang yang berdampak bagi warga Bekasi," jelasnya.

Soal penyataan Anies Baswedan yang menyebut dirinya memancing keributan di media, Pepen menafikan hal tersebut.

"Kita tidak ribut-ribut, kalau gampang komunikasi dengan Pak Anies kan enak, tidak perlu banyak omong di media. Selama satu tahun ini saja saya enggak pernah ada komunikasi, saya pernah bertemu Pak Sandiaga Uno, waktu awal-awal terpilih," tuturnya.

Pepen kembali menegaskan, dana kemitraan yang dimintanya itu untuk kepentingan DKI Jakarta. Selain memang ada perjanjian kerja sama yang dijalin Pemerintah Provinis DKI Jakarta sebelumnya.

"Ya jangan hanya berpikir soal Bantargebang saja, tapi aspek lainnya. Toh, dana kemitraan itu dibangun juga untuk DKI Jakarta. Kita bangun akses untuk truk sampah DKI Jakarta," paparnya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyayangkan sikap Pemerintah Kota Bekasi yang meramaikan masalah dana kemitraan atau dana hibah di media.

Anies Baswedan menilai, persoalan itu seharusnya diselesaikan melalui pertemuan antara Pemkot Bekasi dengan Pemprov DKI Jakarta, bukan justru diramaikan di media.

Apalagi, persoalan yang diramaikan bukan mengenai dana kompensasi bau sampah yang menjadi kewajiban Pemprov DKI, tetapi soal bantuan keuangan yang sifatnya kemitraan atau hibah.

"Sudah begitu, diramaikan bukan yang menjadi kewajiban kita pula. Dan harus diingat, Bekasi itu masuk provinsi mana coba? Jawa Barat. Kalau mau minta, ke pemprov mana harusnya dimintai? Kok mintanya ke Jakarta," papar Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Minggu (21/10/2018). (*)

Penulis: Muhammad Azzam