TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah sepakat untuk menyerahkan calon wakil gubernur DKI Jakarta yang kosong sejak ditinggal Sandiaga Uno kepada kader PKS.

Kendati demikian, kedua partai juga sepakat membentuk sebuah badan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) guna menyaring nama-nama yang diajukan agar sesuai dengan kriteria kedua partai.

Menurut pakar momunikasi politik, Hendri Satrio pembentukan tim fit and proper test hanya akan membuang-buang waktu dan anggaran.

"Ini tim yang buang-buang waktu, buang-buang anggaran enggak ngerti saya ini pertimbangannya politis saja," ujar Hendri saat dihubungi, Rabu (14/11/2018) malam.

Baca: Taufik Tunjuk Wakilnya Sendiri di Gerindra untuk Uji Kandidat Wagub DKI

Hensat, sapaan akrabnya, menilai bahwa pembentukan tim fit and proper test wajar dilakukan bila akan menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada).

Manjadi tidak wajar jika dilakukan untuk mengganti wagub, yang hanya butuh satu orang saja.

"Karena kalau mau fit and proper itu harusnya bikin lagi di pilkada baru, cuma ini kan menggantikan menurut saya nggak perlu fit and proper juga," ujar Hensat.
Menurut dia, pembentukan tim seleksi yang berjumlah 4 orang itu juga akan menimbulkan pertanyaan baru di masyarakat.

Pertanyaan itu bahkan bisa menjurus ke arah dugaan permainan politik.

"Nanti jadinya ujung-ujungnya bisa saja kita berprasangka tidak baik, ada politik dagang sapi misalnya, Jadi udahlah dipilih saja lah, ditentukan," ujar Hensat.

Sebagai solusi Ia menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memilih sendiri calon pendampingnya ketika PKS mengajukan dua nama Cawagub dibandingkan harus mengadakan fit and proper test.

“Sebab wagub yang utama harus mau dan bisa kerjasama dengan Gubernur (Anies), ‘Klik’ bagi Gubernur dan Wagub sangat penting,” kata Hendri.