Politisi Demokrat DKI Ini Dorong Pemprov Jakarta Miliki JICT dan TPK Koja
Kepemilikan saham Pemprov DKI di KEK Marunda, JICT dan TPK Koja akan mendorong manfaat lebih (value added) keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut
Editor: Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Santoso mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta proaktif melobi pemerintah pusat melalui Kementerian BUMN dan Pelindo II untuk memiliki saham di PT JICT dan TPK Koja seiring berakhirnya kontrak kerjasama kedua terminal tersebut dengan Hutchison Port Holding.
"Kontrak kerjasama Terminal Petikemas Koja (TPK Koja) berakhir pada Oktober tahun 2018 dan PT Jakarta International Container Terminal (JICT) pada bulan Maret 2019 yang akan datang, Pemprov DKI seharusnya melakukan lobi kepada pemerintah pusat untuk ikut dalam kepemilikan saham kedua terminal petikemas terbesar di Indonesia tersebut," ujar Santoso.
Santoso mengatakan, pendapatan Rp. 3 triliun/tahun untuk JICT dan Rp. 1,4 triliun/tahun utk TPK Koja, investasi di kedua terminal tersebut tentu sangat menguntungkan apalagi profit dan volume kedua terminal tersebut cenderung naik sejak diprivatisasi tahun 1999.
Hal ini kontradiktif dengan harga jual TPK Koja kepada Hutchison tahun 2015 yakni USD 50 juta. Angka ini jauh lebih rendah saat pembelian tahun 1998 yang mencapai USD 150 juta.
Sementara itu JICT dijual dengan harga USD 215 juta di tahun 2015 atau lebih rendah saat pembelian tahun 1999 yakni USD 243 juta.
Kepemilikan saham Pemprov DKI di KEK Marunda, JICT dan TPK Koja akan mendorong manfaat lebih (value added) keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut di wilayah DKI Jakarta.
Baca: SP JICT Dinilai Berhasil Terapkan Model Social Movement Union
Tidak semata dalam bentuk pajak atau dana-dana Corporate Social Responsibility (CSR), namun dalam bentuk perolehan laba (deviden) yang bisa menjadi sumber pembiayaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
"Semakin besar deviden yang bisa diraih, semakin besar peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Santoso.
Di sisi lain, kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta di sektor pelabuhan juga memudahkan koordinasi tata kelola wilayah di dalam maupun luar pelabuhan.
"Dengan demikian, persoalan kemacetan yang semakin menahun khususnya di sekitar area pelabuhan ataupun keputusan strategis lainnya bisa dicarikan solusinya dengan lebih cepat," katanya.
