TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Revitalisasi Hutan Kota Kemayoran ditargetkan akan selesai akhir tahun 2019.

Direktur Perencanaan Pembangunan Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Kemayoran, Riski Renando mengatakan sebelum direvitalisasi, hutan kota kemayoran dengan luas 22,3 hektar kondisinya tak terawat.

"Hampir tidak terjamah manusia, banyak semak, sampah bahkan binatang melata yang membahayakan dan terkesan mubazir karena tidak dimanfaatkan,” katanya, di Lobi Gedung Utama Kemensetneg, pada Jumat (30/11/2018).

Pusat Pengelola Komplek Kemayoran bekerjasama dengan Pemprov DKI melakukan proyek revitalisasi meliputi mengeruk danau yang ada.

Lalu membersihkan semak, memperbaiki jalan, serta menambahkan sejumlah fasilitas umum lainnya, seperti joging track dan jembatan.

“Rencananya hutan kota yang telah direvitalisasi itu akan dijadikan tempat rekreasi, edukasi serta konservasi, bukan hanya warga Jakarta tetapi juga dari daerah lainnya. Sedangkan waduk yang ada di lokasi tersebut juga dapat dijadikan penampungan banjir di wilayah kemayoran,” katanya.

Baca: Petugas Razia Ojek Online yang Mangkal di Kali Item Kemayoran

Direktur Utama Pusat Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK), Winarto
menjelaskan mengenai konsep renovasi yang telah dilakukan sejak akhir tahun 2015 pada kawasan seluas 279 hektar itu.

“Ketika memikirkan GBK, sudah diantisipasi setelah event jangan sampai tempat olahraga berstandar Internasional ini menjadi terlantar, tapi harus bisa dimanfaatkan selanjutnya oleh masyarakat,” kata Winarto.

Ia juga menyampaikan PPK GBK telah menyiapkan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan masyarakat tanpa membebaninya.

Antara lain, venue multievent untuk kesenian, kebudayaan, olahraga, dan ruang terbuka hijau.

Menyangkut relokasi lapangan tembak, katanya masih dalam proses pembahasan antara Kemenpora dan Pemprov DKI Jakarta, pasca terjadinya peluru nyasar ke gedung DPR beberapa waktu lalu.

Dua lokasi yang dijadikan tempat alternatif berada di kawasan Cibubur dan Halim.

"Lokasi cabang olahraga menembak masih dicari tempatnya. Waktu saya bicara dengan Pak Gubernur dan beliau menghendaki lokasi yang sesuai," katanya.

Winarto mengatakan bahwa DPR dan pemerintah sudah sepakat mencari lokasi lapangan tembak yang saat ini sudah tidak bisa di tempat lagi.

“DPR dan pemerintah sudah memutuskan kalau lapangan tembak itu tidak lagi di tempat sekarang," katanya.