YLKI Minta Pemerintah dan Manajemen KCI Batalkan Rencana KRL Premium
Karena menurut YLKI, dari sisi managemen KA commuter, ini justru langkah mundur, setback.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah dan managemen PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) membatalkan rencana pemberlakuan kereta rel listrik ( KRL) premium di Jabodetabek.
"Ini kebijakan kontra produktif bagi konsumen KRL secara keseluruhan dan bagi PT KAI. Selain itu akan menjadi bahan tertawaan oleh komunitas operator kereta commuter di dunia," ujar
Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi kepada Tribunnews.com, Sabtu (22/12/2018).
Karena menurut YLKI, dari sisi managemen KA commuter, ini justru langkah mundur, setback.
Di dunia manapun, dia tegaskan, KA commuter tidak ada kategori kelas, tidak ada premium, tidak ada express, dan sejenisnya.
"Yang sekarang ini sudah benar, kok mau diruntuhkan lagi. Aneh bin ajaib," kritiknya.
Baca: Tarifnya Rp 20 Ribu, KRL Premium Jabodetabek Bakal Berfasilitas WiFi
Selain itu kehadiran KRL Premium hanya akan meminggirkan KRL reguler saja. Apapun alasannya.
Karena apa yang dilakukan managemen adalah menyalahi pakem.
"Dampak pemberlakuan KRL premium, adalah potensi pelanggaran hak-hak konsumen KRL secara keseluruhan sangat besar," paparnya.
Seharusnya menurut dia, PT KCI fokus pembenahan pelayanan secara keseluruhan, seperti memperbaiki infrastruktur dan atau menambah rangkaian.
Dengan demikian headway KRL akan lebih singkat, carbin service akan lebih bagus, dan waktu tempuh yang lebih presisi.
"Sehingga KRL sebagai angkutan masal bisa mengangkut penumpang lebih banyak, dengan keandalan dan pelayanan yang prima," jelasnya.
YLKI menduga, lebih lanjut ia menjelaskan, saat ini finansial PT KAI tertekan hebat karena beberapa hal, yakni akibat dipaksa harus menghandle proyek LRT Jabodebek, dana PSO yang terlambat dicairkan atau bahkan dana IMO yang belum dibayar pemerintah.
Sehingga PT KRL berupaya menambal pendapatannya dengan mengoperasikan KRL premium.
Jika alasan PT KAI ingin menambah revenue di luar pendapatan tiket (non fare box), PT KAI bisa melakukan di sektor properti atau iklan.
"Asal jangan iklan rokok, karena melanggar regulasi," tegasnya.
