Laporan wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho mengatakan bahwa hadirnya Jembatan Penyebrangan Multiguna (JPM) atau skybridge Tanah Abang yang juga difungsikan untuk mewadahi para PKL telah mengurangi pendapatan para preman.

"Ini kan data lama ya (ada preman), jadi para pedagang itu existing di situ. Ya jadi mereka bayar ke preman itu sebelumnya," kata Teguh saat dikonfirmasi, Senin (21/1/2019).

Menurut Teguh, ada sekitar 650 pedagang di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang sudah terdata oleh ombudsman.

Dari ke 650 pedagang tersebut 446 diantaranya kini telah naik ke JPM dan 50 lainnya dipindah ke Blok F.

Baca: 5 Tempat di Dunia yang Tak Bisa Dikunjungi Sembarang Orang, Pangkalan Militer hingga Pusat Data

Teguh menilai, hal itu telah mengusik preman.

Pasalnya, pengurangan PKL di Jatibaru telah menyebabkan berkurangnya pendapatan yang sebelumnya diperoleh dari para pedagang tersebut.

"Jadi bisa bayangkan, dari dulu yang ada 500 pedagang yang bayar ke preman sekarang mereka bayar ke PD Sarana Jaya," kata Teguh.

"Nah kemudian muncul pedagang baru di Jalan Jatibaru yang kemudian mengklaim sebagai PKL Jatibaru. Padahal waktu kami verifikasi orang ini enggak ada. Jadi mereka mengisi kekosongan PKL yang sudah ditempatkan di JPM. Sementara para preman kehilangan pendapatan. Dari yang sebelumnya mereka dibayar oleh PKL sekarang mereka udah enggak ada," tuturnya.

Untuk diketahui, Teguh membocorkan tarif yang ia temui dari jumlah biaya yang diberikan pedagang kepada para preman.

Meski sejumlah pedagang enggan buka suara, ia mendapati tarif yang dipasok preman berkisar Rp 30 ribu hingga Rp 50 ribuan per harinya.

"Pedagang kalo ditanya mereka enggak akan berani takut sama para premannya itu kan. Tapi temuan kami tuh bayarannya perhari itu antara Rp 30 ribu sampai Rp 50 ribu per hari per pedagang," katanya.

"500 (PKL) dikali Rp 50 ribu orang saja sudah Rp 25 juta perhari loh. Lumayan banget. Makanya kami menduga mereka melakukan konsolidasi lagi dengan menempatkan para PKL baru yang mengklaim sebagai PKL yang tidak terangkut ke JPM dan blok F," tambah Teguh.

Untuk diketahui, sebelumnya Wali kota Jakarta Pusat Bayu Megantara menyebutkan bahwa para pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat yang sempat terlibat dalam kericuhan merupakan pedagang yang masih baru.

Menurut Bayu, para pedagang yang berjualan di atas trotoar tersebut adalah pedagang mobile yang tidak menetap.

Hal ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh para pedagang. Mereka menyerukan bahwa dirinya telah berdagang di Jatibaru sejaklama. Namun dirinya tak mendapat tempat di JPM Tanah Abang.