TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan menyerahkan rapor hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Wilayah I di Bandung, Senin (28/1/2019).

Penyerahan akan dilakukan oleh Menteri PANRB, Syafruddin didampingi Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh.

Sebanyak 185 Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi di Wilayah I akan diberikan hasil evaluasinya serta rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan di tahun selanjutnya.

Rekomendasi tersebut ditujukan agar setiap Pemerintah Daerah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat.

Evaluasi SAKIP wilayah I yang dilakukan oleh Kementerian PANRB meliputi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Banten.

Rapor SAKIP yang diberikan oleh Kementerian PANRB bukan hanya menitikberatkan pada nilai yang diberikan. Namun juga menunjukkan bagaimana kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran dan dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Penyerahan hasil evaluasi SAKIP tersebut akan dilakukan secara bertahap melalui 3 gelombang mengingat luasnya wilayah evaluasi yang dilakukan. Oleh karena itu,

Kementerian PANRB selanjutnya akan memberikan hasil evaluasi SAKIP untuk Wilayah II dan Wilayah III dalan waktu dekat.