Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pekerja JICT dan Pelabuhan Indonesia Gelar Karnaval Betawi Tolak Privatisasi Pelabuhan

Aksi karnaval tersebut untuk menarik perhatian publik terhadap perlawanan korupsi kontrak pelabuhan petikemas terbesar se-Indonesia JICT

Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Pekerja JICT dan Pelabuhan Indonesia Gelar Karnaval Betawi Tolak Privatisasi Pelabuhan
istimewa/HO
Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) dan Pelabuhan Indonesia mengadakan aksi karnaval kesenian Betawi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Minggu (17/2/2019) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah pekerja dari Jakarta International Container Terminal (SP JICT) dan Pelabuhan Indonesia mengadakan aksi karnaval kesenian Betawi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Aksi karnaval tersebut untuk menarik perhatian publik terhadap perlawanan korupsi kontrak pelabuhan petikemas terbesar se-Indonesia JICT.

Berkeliling di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan M.H. Thamrin, pekerja pelabuhan Indonesia membawa spanduk bertulisan “Pelabuhan Kita, Masa Depan Kita” dan Save JICT, Save Our Indonesia Ports.

Sekretaris Jenderal SP JICT, M Firmansyah mengatakan kegiatan ini merupakan pesan damai pengelolaan pelabuhan nasional secara konstitusional lewat aksi karnaval budaya.

"Kenapa Betawi, karena sejarah panjang saat penjajah datang menguasai NKRI pertama kali lewat pelabuhan di Batavia. Apalagi penguasaan asing di gerbang ekonomi nasional di JICT masih berlangsung. Menurut BPK ada korupsi Rp 14,86 triliun di sana. Ini jadi perlawanan bersama sebagai anak bangsa," kata Firman.

Firmansyah menuturkan aksinya akan dilanjutkan pekan depan di Kementrian BUMN. Pasalnya, kata dia, perpanjangan kontrak asing Hutchison di JICT masih dipaksakan berjalan tanpa alas hukum.

Baca: Saat SMA, Syahrini Disebut Tak Punya Sahabat, Sering Diledek Tiap Lewat Depan Kelas

"Padahal DPR dan BPK sudah menemukan pelanggaran hukum dan kerugian negara Rp 4,08 triliun. Namun kita melihat Pemerintah seolah diam atas aksi korporasi asing terhadap privatisasi yang korup dan merugikan rakyat termasuk pekerja," ujarnya.

Berita Rekomendasi

Pekerja pelabuhan akan terus menyerukan kepada publik dan pemerintah untuk mendukung pengelolaan pelabuhan sesuai konstitusi.

Baca: Sebut Achmad Zaky Salah, Gibran: Saya Cuma Bilang Bukalapak Udah Ngasih Makan ke Banyak Orang

Aksi yang digelar itu akan terus dilakukan sampai kontrak Hutchison Hong Kong habis di JICT pada 27 Maret 2019.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas