TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Inisiatif Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melepas saham Pemprov DKI Jakarta di perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk seperti janji kampanyenya di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu mendapat kendala dari DPRD DKI jakarta, 

Adalah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang menyatakan ketidaksetujuannya atas rencana Pemprov DKI melepas saham di PT Delta Djakarta Tbk.  

Menurut Prasetio, Pemprov DKI diketahui tidak akan bisa menjual aset itu tanpa persetujuan DPRD. Dia mengatakan,  Delta Djakarta tidak merugikan Pemprov DKI. Delta Djakarta justru memberikan dividen bagi keuangan daerah. 

"Salahnya Delta apa sih? Saya tetap berprinsip, enggak ada yang merugikan untuk pemerintah daerah, apalagi yang dikatakan setahun dapat (dividen) Rp 50 miliar," kata Prasetio. 

Dia meminta Anies memikirkan ulang rencana tersebut.  Prasetio mengatakan, Anies terakhir kali menyuratinya pada 2018 untuk menyampaikan rencana penjualan saham Delta Djakarta. 

Setelah suratnya diabaikan, Anies tidak pernah mengomunikasikan lagi rencananya tersebut kepada Prasetio.  "Enggak ada (komunikasi), cuma menyurati, enggak saya tindaklanjuti," ujarnya. 

PT Delta Djakarta merupakan pemegang lisensi produksi dan distribusi beberapa merek bir internasional.  Pemprov DKI menanam saham di perusahaan itu sejak 1970. Delta Djakarta menyumbang keuntungan rata-rata Rp 38 miliar tiap tahun. 

Baca: Setelah 50.000 Km Pemakaian, Biaya Perawatan Xpander Diklaim Tetap Lebih Rendah dari Kompetitor

Pemprov DKI sebelumnya sudah menggabungkan kepemilikan saham atas nama Pemprov DKI dan Badan Pengelola Investasi Penanaman Modal DKI Jakarta (BP IPM Jaya) sebesar 26,25%. 

Penggabungan saham itu menjadi salah satu proses untuk menjual saham Delta Djakarta. BP IPM Jaya merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI yang dibubarkan pada 2000. 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Riyadi menjelaskan, saham Pemprov DKI di Delta Djakarta sejak 1970 tetap 26,25%. 

Baca: Tanggapan Hino Indonesia Atas Terbakarnya Bus Transjakarta TJ 452 di Pasar Baru

Mulanya, kepemilikan saham itu dibagi dua, yakni kepemilikan langsung atas nama Pemprov DKI sebesar 23,34% dan kepemilikan melalui BP IPM Jaya sebesar 2,91%. 

Saham itu kemudian digabungkan semuanya menjadi atas nama Pemprov DKI tahun ini. 

"Yang namanya BP IPM diubah menjadi nama Pemda DKI karena kalau masih nama BP IPM, enggak bisa jual, BP IPM-nya sudah enggak ada (dibubarkan)," ujar Riyadi di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2019). 

Riyadi enggan menjelaskan proses berikutnya yang dilakukan Pemprov DKI. Yang jelas, pelepasan saham Pemprov DKI di Delta Djakarta ditargetkan tahun ini.  "Ancar-ancarnya memang tahun ini," ucapnya. 

Laporan: Nursita Sari

Artikel ini tayang di Kompas.com dengan judul  Rencana Anies Lepas Saham di Perusahaan Bir yang Tak Direstui Ketua DPRD...