“Banyak dari perempuan itu kemudian terpapar di media sosial, tertipu dengan janji dan propaganda ISIS. Dia yang aktif mencari informasi di internet, padahal dia sebenarnya terpedaya propaganda ISIS bahwa kehidupan lebih baik, rumah sakit gratis, hidup lebih enak, seperti yang terjadi pada keluarga mantan pejabat Otorita Batam dulu,” jelas Khariroh.

Ia menilai, terlalu mudahnya perempuan ‘termakan’ propaganda kelompok radikal karena memang propaganda mereka di media sosial (medsos) sangat canggih. Kondisi itu ditambah para perempuan pengguna internet digital literasinya sangat kurang.

“Digital literasi jadi sangat penting karena apa yang dikonsumsi di internet, tidak semua benar. Ada informasi yang menyesatkan, termasuk taktik rekrutmen kelompok radikal di internet, memang menyasar perempuan,” tukasnya.

Apalagi, ungkapnya, dengan semakin hancurnya ISIS, pimpinan mereka menyerukan agar jihad tidak hanya kaum laki-laki, tetapi juga perempuan.

“Kalau dulu jihadnya di rumah mengabdi pada suami, mendidik anak, yang disebut jihad zhohir atau jihad kecil, tapi kemudian ada panggilan bahwa perempuan itu bisa melakukan jihad khabir dengan berada di baris terdepan menjadi pengantin bom,” tutur Khariroh.

Meski saat ini propaganda itu semakin berkurang, perempuan tetap harus diberikan perlindungan. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran perempuan sebagai penggerak dan agen perdamaian.

Apalagi di Indonesia, peran perempuan dalam meredam konflik seperti di Ambon, Poso, dan Aceh, sudah terbukti manjur. Ini penting karena kalau terjadi kondisi konflik, kelompok paling dirugikan sebagai korban adalah perempuan dan anak-anak.

“Perempuan dengan bakat alamiahnya untuk jaga perdamaian itu harus terus ditingkatkan, termasuk juga peran perempuan dalam masyarakat. Kalau perempuan sangat aktif di kegiatan sosial, mereka akan lebih dekat keluarga atau anak, sehingga perempuan bisa digunakan sebagai agen untuk melakukan deteksi dini karena perempuan memiliki insting lebih kuat mendeteksi masalah-masalah keluarga dan lingkungan,” papar Khariroh.

Terkait banyaknya kaum perempuan yang terlibat kasus penyebaran hoak dan ujaran kebencian jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Khariroh menilai, dari apa yang terjadi sebenarnya para para perempuan itu tidak mengerti dunia politik. Namun mereka terus dicekoki dengan informasi hoaks, seperti pemerintah akan melegalisasi zina, perkawinan sejenis, dan lain-lain yang sangat sensitif di masyarakat.

“Itu salah satu taktik kampanye politik dengan cara-cara kotor. Meski informasi salah, tapi kalau dilakukan berulang-ulang akan dianggap sebuah kebenaran. Ini sangat memprihatinkan. Ini taktik politik yang sangat kotor. Buat kita itu bagian dari kekerasan berbasis gender, menggunakan perempuan dengan informasi palsu, kemudian mereka diminta untuk menyampaikan. Mereka tahu perempuan bisa memperngaruhi tetangga hanya dengan sekadar ngobrol,” jelas Khariroh.