Politikus Gerindra Kritik MRT yang Baru Saja Diresmikan Jokowi
Bambang Haryo menilai Moda Raya Transportasi (MRT) yang baru diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih banyak menuai kritik terkait perencanaan.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Gerindra, Bambang Haryo menilai Moda Raya Transportasi (MRT) yang baru diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih banyak menuai kritik terkait perencanaan awalnya.
Ia mengatakan MRT belum terhubung dengan moda transportasi lain seperti terminal bus, stasiun kereta dan bandara.
"MRT ini diperuntukkan untuk ekonomi bawah di mana mereka mereka ini adalah karyawan-karyawan yang dari berbagai korporasi atau perusahaan. Mereka harus konek antara MRT, misalnya dengan kereta bandara, terminal bus dan stasiun kereta, ini kan enggak terhubung," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/3/2019).
Baca: Masih Enggak Percaya Indonesia Sudah Punya MRT, Maju Seperti Negara Luar
Anggota Komisi V DPR RI itu berharap nantinya proyek ini tidak akan mengalami kerugian seperti proyek LRT di Palembang.
Karena hal itu akan membuat beban negara semakin bertambah yang tentunya akan menyedot APBN.
"Terus pasar rakyat juga enggak ada sehingga kereta LRT (di Palembang) itu sampai detik ini sudah digratiskan 4 bulan dan ditarifkan Rp 5 ribu tetap 10 persen akhirnya minus dari pada operasionalnya sangat besar," jelasnya
"Ini dikawatirkan menjadi suatu beban negara berupa utang negara dan ini sangat berbahaya karena utang ini adalah utang yang cukup besar dan pinjaman yang cukup besar," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian Moda Raya Transportasi atau MRT fase pertama di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (24/2/2019) pagi.
Rute MRT fase pertama tersebut meliputi jalur Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI) sejauh 15,7 kilometer dan melewati 13 stasiun.