TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Protes dari pihak PKS membuat KPU menskors rapat pleno terbuka rekapitulasi suara tingkat Jakarta Selatan sejak pukul 11.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB siang ini, Jumat (10/5/2019).

PKS memprotes karena ada perbedaan data formulir DB 1.

Baca: Jokowi-Maruf Unggul di 3 Kecamatan di Jakut, Prabowo-Sandiaga di 3 Kecamatan Jaktim

"Biasa, jadi Jakarta Selatan itu kan sudah selesai untuk Presiden dan Wakil Presiden, lalu DPR RI dan DPD, karena Jakarta Selatan itu ada 2 dapil DPRD Provinsinya yaitu dapil 7 dan dapil 8," kata Betty, sapaannya, di ruang Binakarna Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019).

Padahal, kata Betty, jika mengacu kepada formulir DB 1 yang dimiliki pihak KPU, Bawaslu, dan peserta Pemilu tidak ada perbedaan sama sekali.

"Sebenarnya kalau dilihat form DB1 yang kami miliki itu sinkron dengan semua peserta pemilu dan Bawaslu, tidak ada soal," jelasnya.

"Tapi kemarin kalau diikuti alur sampai jam 11 malam itu, ada keinginan dari partai politik untuk cross check sekali lagi datanya," lanjut Betty.

"Jadi hari ini cuma melanjutkan tentang mekanisme cross check data, karena data kan harus dijawab dengan data," sambungnya.

Menurutnya, hal tersebut tidak boleh ada sangkaan tanpa ada bukti dan data yang kuat.

"Jadi tidak boleh ada sangkaan, tuduhan, yang tidak berdasar. Dasarnya adalah semua fakta dan data. Kami semua sudah siap dengan data," tegasnya.

Betty menambahkan, permintaan sejumlah partai politik ini yaitu agar KPU menunjukkan semua jumlah perolehan suara.

Namun, Betty menjabarkan bahwa para saksi dari sebagian partai politik ini sebetulnya sudah menandatangani formulir DB 1.

"Jadi kalau permintaan beberapa partai politik itu adalah perolehan suara. Tapi di DB1 tanda tangan saksinya, saksinya sudah mengetahui alur yang terjadi di tingkatan kota," Betty menjelaskan.

"Karena DB1 ini kan rekap satu, DA1 itu kan rekap DAA, di kecamatan sudah direkap dan terdapat format DB1. Dan itu yang sekarang kita bicarakan," lanjutnya.

"Semua partai politik saya lihat di Jakarta Selatan, sebagian besar menandatangani, yang lainnya saya tidak tahu apakah pada saat itu hadir atau tidak," sambungnya.

Betty pun mengajak pihak PKS guna melakukan cek dan ricek fakta bersama-sama.

"Tapi, termasuk yang berkomentar tadi, permohonan data-datanya adalah, sekali lagi biar lega nih datanya, yuk kita cek sama-sama," imbau Betty.

"Jadi gak ada persoalan, jadi ini mekanisme sebenarnya. Dalam tata tertib pun demikian, kalau ada perbaikan DB1, nanti diperbaiki DB1-nya," lanjut Betty.

Saksi dari PKS, Agung Setiharso, membantah hal tersebut.

Menurutnya, perbedaan data DB1 yang dimiliki oleh PKS berbeda dengan pihak KPU.

"Iya, perbedaan DB1 dengan data yang kita punya, di-setiap kecamatan, kelurahan juga beda, di setiap partai juga ada perbedaan," jelas Agung, sapaannya.

"Jadi yang besar, yang kecil, yang minus dan plus, itu kan perbedaannya," lanjut Agung.

"Tapi ini kan besar, bukan cuma dua digit," sambungnya.

Agung menyebut, ada banyak perbedaan data formulir DB1 dengan pihak KPU.

"Ya ribuan lah, untuk DPRD di dapil 7 yang barus saya lihat, dapil 8 belum saya lihat lagi," ujar Agung.

Pihak PKS, lanjutnya, akan melakukan rapat internal dan akan membahas menyoal jumlah perbedaan DB1 tersebut.

"Kita lagi mau menentukan prosesnya seperti apa untuk mengkoreksi tapi lebih dulu kan harus ditemukan berapa selisihnya," ucap Agung.

"Kalau disini segini, disini segini ya ada alurnya. Nah di alur mana yang miss. Untuk menentukan itu harus di cross check lagi," lanjutnya.

"Di partai lain juga, di kecamatan juga," sambungnya.

Baca: Hari Ini KPU Mulai Rekapitulasi Suara Tingkat Nasional

Dia pun mengatakan bahwa data DB1, C1, DAA, dan DA1 dari internal PKS dapil 7 Jakarta Selaran telah dibawa dan bakal dicocokkan dengan pihak KPU.

"Data internal sudah dibawa banyak. Iya untuk dicocokan dengan KPU," pungkasnya.

Penulis : Muhammad Rizki Hidayat

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul : Ada Perbedaan Data, KPU DKI Menskors Rekapitulasi Suara untuk Wilayah Jakarta Selatan